JATIMPOS.CO/TUBAN – Sering mangkirnya sejumlah legislator dari PKB dalam paripurna di DPRD Tuban menimbulkan spekulasi. Alih-alih sudah kuorum dihadiri anggota lain, namun nyatanya kondisi semacam ini sering dipertontonkan dalam panggung politik di Tuban saat ini. Terkini, dalam paripurna penyampaian badan anggaran jawaban pemerintah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dan pandangan umum fraksi, dari 16 kursi PKB hanya segelintir yang hadir di rapat paripurna, Kamis (30/6).
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Tuban Miyadi mengungkapkan bahwa sejatinya tidak ada persoalan yang mendasar kenapa anggota dari kursi PKB tidak sepenuhnya hadir dalam paripurna tersebut. Dia menyebut di antaranya ada legislator PKB yang masih sakit. Kemudian, dalam rapat kali ini pun hanya menyampaikan laporan banggar dan pandangan fraksi terkait penggunaan anggaran di tahun 2021. Pada prinsipnya penggunaan belanja eksekutif bisa diterima dan ditetapkan peraturan daerah.
“Kita nggak ada masalah apa-apa, buktinya dalam pandangan akhir fraksi kita (PKB) bisa menerima, klir kan?,” kata Miyadi usai paripurna.
Benarkah tidak ada sentiment politik, karena tidak terlihat bersamaan saat Ketua DPRD dan Bupati memasuki ruangan paripurna? Politisi dari dapil 1 ini menjelaskan bahwa hal itu hanya sekadar soal waktu saja karena padatnya jadwal kegiatan pada hari itu juga. Namun di sisi lain, lanjut Miyadi, dia tidak menampik bahwa ada sedikit persoalan dari sisi komunikasi. Komunikasi yang dimaksud artinya perlu ada media komunikasi antara eksekutif dan legislative untuk menjembatani ragam hal persoalan pemerintahan.
“Kalau tidak ada yang menjembatani memang agak susah. Kan tidak mungkin saya harus ketemu mas bupati terus, masa persoalan kecil saya harus ketemu mas bupati terus,” sergah legislator kelahiran Bojonegoro ini.
Hal tersebut, tambah Miyadi, menjadi kendala teknis di lapangan sehingga media komunikasi antar fraksi diperlukan, khususnya mengkomunikasikan intens antara fraksi golkar dan fraksi PKB.
Sementara itu Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menanggapi santai soal banyaknya legislator PKB yang tidak hadir dalam paripurna tersebut. Bupati tidak mau merespon lebih jauh karena menganggap hal itu bagian dari kebijakan partai.
“Itu kebijakan mereka masing-masing, saya tidak mau mencampuri internal yang penting DPR-nya sudah kuorum dan itu lebih dari cukup,” tandas Mas Bupati
Pantauan Jatim Pos, pada rapat paripurna kali ini pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mayoritas hadir, sedangkan sejumlah anggota dewan ada yang sekadar titip absensi yakni usai mengisi daftar hadir lalu “ngglibet” tanpa jejak, berujung tidak mengikuti paripurna. Hal ini ditegaskan dari pernyataan Ketua DPRD Tuban Miyadi, absensi tercatat 34 anggota dewan, fakta yang mengikuti rapat 32 anggota dewan.
Tidak hanya berhenti di situ, saat rapat berlangsung, beberapa anggota dewan ada saja yang meninggalkan ruangan dengan langkah santai tanpa beban. Pemandangan semacam ini seolah tidak menjadi persoalan bagi sesama politisi.
Kemudian disamping persoalan tersebut, paripurna idealnya diikuti seluruh anggota dewan dan tepat waktu seringkali harus saling tunggu dan saling telepon terkait kehadiran, akibatnya molornya pake kebengeten. (min)
