SURABAYA//JATIMPOS.CO — Pemerintah Kota Surabaya terus menggenjot penguatan ekonomi kerakyatan dengan menargetkan 153 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) aktif beroperasi pada pertengahan September 2025. Langkah strategis ini selaras dengan program nasional Kampung Pancasila, serta mendukung arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyatakan bahwa target ini lebih cepat dibandingkan target nasional dan provinsi.
“Pemerintah pusat menargetkan 80.081 koperasi aktif se-Indonesia pada Oktober 2025, provinsi menargetkan akhir September, dan kami di Surabaya menargetkan pertengahan September sudah aktif semua,” ujar Febrina, Senin (21/7/2025).
Febrina, yang akrab disapa Febri, menegaskan kunci keberhasilan KKMP terletak pada kolaborasi strategis, khususnya dengan BUMN. Ia menyebut Bulog, Pertamina, dan PLN sebagai mitra utama dalam mendukung peran koperasi, baik untuk distribusi kebutuhan pokok seperti beras maupun produk energi seperti LPG.
“Kami sudah komunikasi dengan Pertamina untuk menjadikan koperasi sebagai prototipe pangkalan LPG. Bahkan Bulog siap membantu distribusi beras sesuai kebutuhan warga di tiap RW,” ungkap Febri.
Pemkot Surabaya juga menjajaki potensi kerja sama dengan Samsat untuk pengelolaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui koperasi. Febri menyebut peran koperasi bukan hanya menjual barang, tetapi juga menyerap tenaga kerja langsung di kelurahan.
“Dengan berjalannya koperasi, otomatis akan membuka peluang kerja untuk kurir, tenaga admin, pengemasan, bahkan operator layanan,” jelasnya.
Febri menyadari tantangan utama dalam pengembangan koperasi adalah membangun kesadaran kolektif pengurus dan anggota.
“Kami ingin semua pihak memahami bahwa koperasi ini bukan hanya usaha biasa, tetapi payung besar untuk memperkuat ekonomi wilayah,” tegasnya.
Untuk mendukung permodalan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan akses pinjaman dengan bunga ringan maksimal 3 persen, bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
“Tidak perlu menunggu modal besar untuk bergerak. Kebutuhan beras misalnya, cukup lakukan pemetaan kebutuhan RW dan komunikasi dengan Bulog, barang bisa datang lebih cepat,” tambahnya.
Langkah Pemkot Surabaya ini menjadi bagian dari visi besar Wali Kota Eri Cahyadi dalam mewujudkan Kampung Pancasila. Febri optimistis koperasi akan mendorong ekosistem ekonomi mandiri di tiap kampung.
“Jika kebutuhan pokok bisa disuplai koperasi dan perputaran uang ada di lingkungan kampung sendiri, maka kemandirian ekonomi bisa terwujud. Inilah esensi Kampung Pancasila yang ingin kami wujudkan melalui Koperasi Merah Putih,” pungkasnya.
Dengan target yang jelas, dukungan pembiayaan, serta sinergi berbagai pihak, Pemkot Surabaya optimistis koperasi akan menjadi penggerak ekonomi rakyat yang kokoh dan berkelanjutan.(fred)
