JATIMPOS.CO/SURABAYA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jawa Timur, Pokja Grahadi bersama Jaringan Kemandirian Santri Nasional (JKSN) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menggelar dialog publik bertema “Transformasi-Reorientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II”, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat JKSN, Jalan Siwalankerto Utara II Nomor 40A Surabaya, tersebut menjadi ruang untuk menghimpun pemikiran para ulama dan tokoh mengenai arah kepemimpinan NU memasuki abad kedua.
Ketua Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh yang akrab dipanggil Ima mengatakan, dialog tersebut berawal dari keinginan wartawan yang sehari-hari melakukan peliputan di Jawa Timur untuk memberikan kontribusi menjelang Muktamar NU ke-35.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki posisi penting karena menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35 yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.
“Semangat dari acara ini adalah agar suara maupun pemikiran para alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan tersampaikan terkait harapan transformasi dan reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima dalam sambutannya.
Ima menjelaskan, Pokja Grahadi kemudian berdiskusi dengan pihak JKSN hingga akhirnya dialog publik tersebut dapat terselenggara. Dalam kegiatan itu, sekitar 60 wartawan dari berbagai daerah di Jawa Timur turut hadir.
“Harapannya bisa mensyiarkan hasil pemikiran para ulama dan kiai demi kepemimpinan NU yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Selain wartawan, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi, di antaranya PMII, GP Ansor, IPNU dan IPPNU, ISNU serta Sarbumusi.
Sementara itu, Ketua Umum JKSN sekaligus Ketua Umum Pergunu Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim dalam paparannya menekankan pentingnya transformasi orientasi NU memasuki abad kedua.
Ia menjelaskan, NU pada awal berdirinya memiliki tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sekaligus mengembangkan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang menurutnya memiliki karakter inklusif, persatuan dan kesatuan.
“Sekarang tentu karena Indonesianya sudah merdeka, dan mohon maaf di forum ini saya harus mengatakan, ketika NU berdiri, Belanda gentar sekali,” kata Asep.
Menurut Asep, setelah Indonesia merdeka, orientasi NU perlu ditransformasikan dari perjuangan memperoleh kemerdekaan menuju upaya mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan.
“Orientasinya, transformasi reorientasinya Nahdlatul Ulama di abad kedua ini harusnya merdeka diganti dengan cita-cita luhur kemerdekaan yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan,” ujarnya.
Asep juga menyoroti pentingnya posisi ulama dalam kepemimpinan NU. Menurut dia, NU secara historis merupakan organisasi yang lahir dari lingkungan pesantren dan ulama sehingga arah organisasi harus tetap berpijak pada nilai-nilai keulamaan.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa bintik, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kezaliman-kezaliman,” katanya.
Lebih lanjut, Asep menyebut pesantren memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan Indonesia. Ia berharap NU dapat berkontribusi melahirkan ulama dan ilmuwan, birokrat yang berorientasi pada kepentingan rakyat, pengusaha yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, serta profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab.
“Indonesia akan maju, adil, dan makmur setelah Nahdlatul Ulama merubah orientasinya, mentransformasi orientasinya untuk Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” katanya.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber, di antaranya Pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri, serta Guru Besar Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Prof. Usep Abdul Matin, Guru Besar Bidang Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UINSA Prof. Dr KH Imam Ghozali Said.
Forum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran gagasan menjelang Muktamar NU ke-35 sekaligus memperluas penyebaran pemikiran para ulama dan tokoh mengenai arah NU memasuki abad kedua. (zen)
