JATIMPOS.CO/TUBAN – Komisi IV DPRD bersama Kalaksa BPBD Tuban berupaya sereaktif mungkin dalam rangka mitigasi bencana. Baru-baru ini ditunjukkan melalui sinkronisasi dengan BPBD Jawa Timur tentang program pencegahan, kedaruratan, dan pasca bencana.
Kunjungan kerja komisi yang juga membidangi bencana alam di kantor BPBD Jatim disambut Suharlina Kusumawardani selaku sekretaris, Andhika Nurrahmad Sudidga, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan, dan sejumlah tenaga ahli.
“Sesuai arahan presiden bahwa seluruh instasi pusat dan daerah harus bersama - sama bersinergi untuk pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kearsipan,” kata Ketua Komisi IV, Tri Astuti di Kantor BPBD Jatim, Jum’at (22/7).
Astuti mengatakan Kabupaten Tuban berpotensi terjadi tujuh ancaman bencana. Banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim atau abrasi, kekeringan, epidemi atau wabah penyakit, kegagalan teknologi dan gempa bumi. Menilik hal tersebut diperlukan kesepahaman serius antara BPBD, Bapeda, BPKAD sebagai unsur penunjang penanggulangan kebencanaan.
Saat ini, lanjut Astuti, keberadaan BPBD telah menjadi urusan wajib yang harus disiapkan secara matang. Mulai dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) hingga kepada Penyusunan Rencana Kontijensi ( Renkon ).
Selain itu, politisi Gerindra ini menilai bahwa keberadaan BPBD hendaknya bukan hanya difungsikan pasca bencana, namun lebih pada upaya preventif atau pra-bencana. Untuk itu, kata dia, bisa melalui Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Kami (DPRD dan BPBD Tuban) menargetkan pada tahun ini ada 110 destana yang terbentuk,” jelas Astuti.
Selain destana, tanggap darurat bencana perlu juga melibatkan komponen perusahaan yang bercokol di bumi Tuban. Dalam hal ini, menurut Astuti, perusahaan dinilai memegang peran penting dalam mendukung pemerintah daerah mengoptimalkan penanganan bencana.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Jatim, Suharlina Kusumawardani mengungkapkan bahwa sinergitas program propinsi dan daerah harus terus terjalin. Kegiatan yang dilaksanakan BPBD Jatim merupakan komitmen bersama lintas sektor dalam menanggulangi dan menghadapi bencana.
“Langkah konkrit perlu ada perencanaan yang matang. Koordinasi dan komunikasi merupakan upaya preventif tanggap darurat bencana,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa penanganan bencana harus melibatkan seluruh komponen baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media, termasuk peningkatan kompetensi aparatur BPBD dan relawan. (min)
