JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi momok yang belum terselesaikan di masyarakat petani.
Kelangkaan pupuk bersubsidi memaksa petani mengeluarkan ongkos lebih besar disaat musim tanam, sebab mereka terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal.
Hal ini diketahui saat Anggota DPRD Jawa Timur H Makin Abbas saat terjun ke masyarakat menggelar reses III tahun 2022 serap aspirasi di Desa Deketwetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Rabu (19/10/2022).
Anggota Komisi D DPRD Jatim dari fraksi PKB menuturkan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi. Kelangkaan pupuk subsidi di tanah air masih saja masif. Fakta tersebut, bisa terbuktikan masih banyaknya terjadi pengaduan dari para petani di daerah-daerah.
"Keluhan kelangkaan pupuk bersubsidi tidak hanya dari petani Lamongan saja, kemarin dari Lumajang juga ramai hingga menggelar aksi demo seperti yang sempat dilakukan petani Lamongan beberapa waktu lalu," kata Politisi asal Daerah Pilihan (Dapil) Gresik dan Lamongan.
Melihat fakta di masyarakat atas kelangkaan pupuk bersubsidi masih terjadi, sebagai wakil rakyat Makin Abbas menjelaskan jika hal tersebut sudah dikomunikasikan bersama komisi yang membidangi yakni di Komisi B DPRD Jawa Timur bersama Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
"Untuk yang menangani persoalan pertanian di Komisi B, kemarin juga Dinas Pertanian sudah dipanggil terkait kelangkaan pupuk bersubsidi," ungkapnya.
Dari hasil pertemuan bersama Dinas Pertanian, persoalan pupuk bersubsidi diharapkan untuk tahun-tahun akan datang harus dikembalikan seperti semula dan juga untuk subsidi tetap ada seperti yang lain.
"Dan InsyaAllah kalau tidak salah di bulan November nanti Komisi B DPRD Jatim akan bertemu dengan Kementrian RI untuk membahas persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga tahun akan datang tidak sampai terjadi lagi," jelas mantan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan. (bis).
