JATIMPOS.CO/LAMONGAN - DPRD Kabupaten Lamongan mengapresiasi capaian pembangunan yang ada di Lamongan.
Hal tersebut seperti disampaikan juru bicara Pansus DPRD Kabupaten Lamongan, Imam Fadli dalam rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2022 yang telah dipaparkannya seminggu sebelumnya di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan. Senin (03/04/2023).
Dalam rapat paripurna tersebut, juru bicara Pansus DPRD Kabupaten Lamongan Imam Fadli, kompak menyampaikan apresiasi atas kinerja dan prestasi yang dicapai Bupati Lamongan dalam LKPj Tahun Anggaran 2022, termasuk terealisasinya program prioritas Jamula (Jalan Mantap dan Alus Lamongan).
“DPRD Kabupaten Lamongan mengapresiasi hasil kinerja dan prestasi yang capai Bupati Lamongan. Seperti Program Jamula dengan dilakukannya rekonstruksi sepanjang 41,096 KM dan rehabilitasi jalan sepanjang 0,459 Km, pemeliharaan berkala 3,2 km, penggantian jembatan ada 6 titik. Kami mengapresiasi kepada Bupati atas program tersebut, ” ucapnya.
Lebih lanjut, Imam Fadeli juga mengungkapkan, bahwa Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini Bupati Lamongan untuk terus melanjutkan program Jamula pada tahun 2023. Dimana panjang jalan Kabupaten Lamongan mencapai 600 km lebih. Sehingga seluruh jalan di Lamongan ter-Jamula.
Selain itu, Pansus juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Lamongan atas diterimanya Penghargaan Railway Safety Award dari Kementerian Perhubungan RI. Meski demikian, Pansus DPRD juga merekomendasikan agar Dinas Perhubungan mengontrol PJU yang mati.
“Masih banyak PJU yang mati. Mohon Dishub selalu mengontrol PJU-PJU yang menjadi tanggungjawab sehingga tidak sia-sia, ada lampu yang mati, merawat lebih penting,” imbuhnya.
Apresiasi juga diberikan kepada beberapa sektor, seperti tercapainya Pemkab Lamongan melalui Kesbangpol dalam menangkal paham radikalisme dan ekstrimisme yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, serta terlaksananya program pengawasan oleh instansi pengawas pemerintah daerah yang sangat membantu kedisiplinan kinerja internal dalam kaitannya pelaksanaan urusan atau tugas pemerintahan.
Sementara di sektor pendidikan, Pansus meminta Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat roadmap dan target penyelesaian pengangkatan honorer guru dan tenaga kependidikan untuk menjadi PPPK, juga perbaikan-perbaikan sekolah yang tergenang air saat musim penghujan agar tidak mengganggu KBM.
"Termasuk masalah stunting, Pemerintah Kabupaten Lamongan harus membuat roadmap penanganan stunting secara menyeluruh. Mengkoordinasikan antar perangkat daerah (Dinas PMD dengan Kader Posyandu, Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Dinas PPKB) untuk bersama-sama mengurangi angka stunting melalui program-program yang terpadu," paparnya.
Sementara untuk sektor tenaga kerja, Pansus juga merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa berkarya di perusahaan-perusahan Lamongan. sehingga akan menekan tingkat pengangguran terbuka.
“Memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa berkarya di perusahaan-perusahan Lamongan ini sangat penting, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” pungkas Imam. (bis).
