TUBAN/JATIMPOS.CO – Perkembangan penyelenggaraan regulasi pendidikan dari kurikulum merdeka, merdeka belajar, serta sekolah penggerak, hingga guru penggerak di Kabupaten Tuban menjadi agenda penting komisi IV DPRD Tuban. Konteks tersebut ditindaklanjuti dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI di Jakarta pekan ini. Wabil khusus komisi ini fokus penyerapan lulusan SMK di dunia kerja.

Dikonfirmasi Jatim Pos, Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti menjelaskan, tujuan kunjungan kerjanya untuk menyelaraskan program pendidikan yang sedang berjalan dengan kondisi saat ini. Senafas dengan semangat Kemendikbudristek diharapkan pandangan dari komisinya mendapat dukungan dari semua pihak. Wabil khusus pemerintah daerah, stakeholder, perusahaan dan sejumlah lembaga lainnya.

“Tentu saja pertama dukungan harus lahir dari keluarga, lembaga pendidikan, dan komponen lainnya, yang mana harus terintegrasi sehingga harapan untuk mendapatkan generasi berdaya saing dapat tercapai,’’ jelas Mbak Astuti sapaan akrabnya.

Srikandi Gerindra ini optimistis bahwa dengan melibatkan semua pihak dan didukung oleh regulasi yang tepat serta anggaran yang memadai, angka partisipasi lulusan sekolah dapat meningkat di dunia kerja.

Lebih lanjut dia mengatakan, penyerapan tenaga kerja lulusan SMK belum mampu mengurangi pengangguran. Realita ini berpotensi menjadi ancaman bagi semua pihak, sebab antara pencari kerja dan jumlah peluang kerja saban tahun tidak sebanding. Karenanya dalam kesempatan kunjungan tersebut, komisinya juga menyampaikan ke kementerian agar pendirian sekolah kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat.

Kondisi ini, kata dia, harus ditangkap sebagai tantangan kerja pemerintah daerah, sebab bukan tidak mungkin, mangkirnya fresh graduated akan berpotensi menambah angka kriminal akibat sempitnya lapangan pekerjaan. Sehingga dia mencontohkan di Kabupaten Tuban yang merupakan daerah industri pertambangan, selayaknya bisa dibangun sekolah yang memiliki jurusan terkait perindustrian dan pertambangan. Sehingga, ke depan ada penyerapan naker lokal yang lebih besar hingga mampu membantu mengurangi angka pengangguran. (min)