JATIMPOS.CO/ PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna bersama Penjabat Bupati Pamekasan, Masrukin.
Rapat Paripurna tentang penandatanganan nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 tersebut berlangsung di Gedung DPRD Pamekasan, Selasa (7/11).
Pantauan di lokasi, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno, dan diikuti oleh anggota DPRD beserta sejumlah Kepala OPD setempat.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Harun Suyitno mengatakan, bahwa Rapat Paripurna tersebut dinilai telah memenuhi kuorum. Sehingga, bisa dimulai dan terbuka untuk umum.
"Dengan demikian sesuai dengan peraturan DPRD bahwa kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan sah untuk dimulai," ucap Harun sapaan akrabnya.
Kemudian, rapat tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang KUA PPAS tahun anggaran 2024 yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Pamekasan bersama PJ Bupati Pamekasan Masrukin.
Usai penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2024 tersebut, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun memberikan kesempatan kepada PJ Bupati Masrukin untuk memberikan sambutan.
PJ Bupati Masrukin mengatakan, berbagai tahapan pembahasan KUA PPAS tahun 2024 yang telah dibahas oleh tim anggaran pemerintah bersama Badan anggaran DPRD beberapa waktu yang lalu.
"Tentu saja memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi untuk Kabupaten Pamekasan," kata PJ Bupati Masrukin.
Dikatakannya, tantangan pembangunan pemerintah ke depan sangatlah kompleks. Seperti pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, rendahnya kesejahteraan sosial dan pemerataannya, rendahnya pengentasan kemiskinan, belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya infrastruktur dasar dan tata kelola pemerintahan Pamekasan yang berpedoman KUA PPAS tahun 2024.
Kendati demikian, lanjut mantan Sekdakab Pamekasan itu, tema pembangunan Pamekasan 2024 yaitu irigasi sektor pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan industri kreatif kala mendukung pertumbuhan perekonomian inklusif, kualitas SDM serta pengentasan kemiskinan ekstrim.
"Yang pertama irigasi pengelola kualitas pertanian, kehutanan dan perikanan secara keberlanjutan melalui revitalisasi konsep agropolitan. Kedua, penyegaran birokrasi dan regulasi yang mengatur investasi daerah. Ketiga, depresiasi produk berbasis kualitas dan kekhasan karakter lokal Pamekasan," paparnya.
Kemudian, Keempat peluasan aspek pemasaran produk koperasi dan mikro menggunakan pendekatan tekhnologi. Kelima, integrasi pengembangan pariwisata dengan sektor starategis lainnya yaitu industri koperasi dan usaha mikro.
Selanjutnya, poin keenam integrasi dan penyelesaian perencanaan pembangunan desa dengan RPJ. Ketujuh, pengembangan desa berbasis klaster potensi dan permasalahan nya.
"Poin kedelapan, percepatan pengembangan wirausaha baru yang berkelanjutan. Sembilan, penguatan hubungan ketenagakerjaan dengan lembaga penyedia lowongan kerja atau perusahaan lembaga pemerintah atau swasta lainnya. Poin kesepuluh, integrasi program Pengentasan kemiskinan lintas perangkat daerah, dan yang terakhir mengenai validasi dan sinkronisasi data kemiskinan ekstrim dengan DTKS agar intervensi program pengentasan kemiskinan tepat sasaran," ungkapnya.
Mantan Sekwan itu berharap dari beberapa program prioritas tersebut mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Pamekasan. Oleh karena itu, pembangunan harus didukung oleh anggaran yang proporsional dengan tidak mengesampingkan prioritas lainnya.
"Prioritas pembangunan ini juga akan diselaraskan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Walaupun waktu yang kita miliki terbatas namun dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki seluruh pimpinan DPRD Pamekasan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan pengabdian kami yakin proses penganggaran tahun 2024 akan terus terselesaikan dengan jadwal yang telah ditentukan," pungkasnya. (did)
