JATIMPOS.CO//SURABAYA - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), melalui juru bicaranya, Umi Zahrok menyampaikan Nota Penjelasan DPRD atas Rancangan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan, Senin (23/10/2023) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, H. Achmad Iskandar, dan dihadiri oleh Wagub Emil.

Menurut Komisi E, Meskipun Provinsi Jawa Timur kaya akan kebudayaan, namun masih banyak kelemahan dalam praktik pemajuan kebudayaan Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

“Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan Masyarakat, lemahnya pemahaman sejarah local, rendahnya pengelolaan museum, kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap nilai-nilai seni budaya, terbatasnya regulasi yang mengatur kebudayaan dalam arti luas” ujar Umi

Dan lemahnya data serta informasi kebudayaan, minimnya produk ekonomi kreatif lingkup seni budaya, rendahnya ekosistem digital dalam mendukung kebudayaan, rendahnya pengelolaan keragaman budaya, rendahnya kekayaan budaya dan cagar budaya, dan lemahnya penggalian nilai luhur kearifan lokal dan penguatan karakter masyarakat yang berkebudayaan.

Kelemahan pemajuan kebudayaan di Jawa Timur sebenarnya tidak hanya teridentifikasi dalam RPJMD 2019-2024, namun juga dari berbagai fenomena riil yang terjadi di Masyarakat, seperti belum jelasnya pola koordinasi antar-lembaga, komunitas, dan pelaku budaya.

Selain itu, kelemahan praktik pemajuan kebudayaan di Jawa Timur juga tercermin dalam dokumen-dokumen kebudayaan yang secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut data Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa dokumen kebudayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 terdapat sebanyak 6.943 orang pelaku seni, 4.136 kelompok sanggar, 178 sarana prasarana seni dan budaya, serta 4.219 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), dimana hanya 96 OPK diantaranya yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda.

Kebudayaan meliputi kebudayaan benda (tangible) dan kebudayaan tak benda (intangible) yang diatur dalam regulasi yang berbeda. kebudayaan benda/bersifat kebendaan atau disebut dengan cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Sementara itu, kebudayaan tak benda atau Warisan Budaya Tak benda (WBTB) adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, objek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya.

Warisan budaya tak benda diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan Sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.

Kebudayaan bersifat kebendaaan yang berbentuk Cagar budaya telah diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Sementara itu, kebudayaan tak benda diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017, Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, dan Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.

“Provinsi Jawa Timur saat ini baru memiliki dua produk hukum yang mengatur kebudayaan, yakni Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur.” Ujar Umi

Namun demikian, Peraturan Gubernur tentang Cagar Budaya lebih cenderung mengatur aspek kebudayaan bersifat kebendaan, dan tidak membahas dimensi kebudayaan tak benda, Adapun Perda tentang film, terlalu spesifik mengatur hanya pada seni medium film, dan tidak mengatur seni- seni lain maupun Objek Pemajuan Kebudayaan yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Hal ini menunjukkan bahwa Daerah Provinsi Jawa Timur masih belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai kebudayaan tak benda(tangible) kebudayaan dalam rangka menciptakan ekosistem pemajuan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh Masyarakat Jawa Timur.” pungkasnya

Di akhir, kata Umi “Penjelasan di atas menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur untuk membentuk Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Jawa Timur, yang akan mengatur pemajuan kebudayaan tak benda sebagai penjabaran lebih lanjut UU Nomor 5 Tahun 2017 serta dengan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum Provinsi Jawa Timur.” tutupnya (zen)

TERPOPULER

  • Minggu Ini

  • Bulan Ini

  • Semua