JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2023, Jumat (5/4/2024).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, yaitu Slamet Riyadi, Kuwat Edi Santoso dan Mujono.

Rapat paripurna juga dihadiri Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, Forkopimda Kabupaten Madiun, anggota DPRD Kabupaten Madiun, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Madiun.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono mengatakan, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun tahun anggaran 2023 ini memuat catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Madiun, serta pelaksanaan tugas perbantuan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

Fery Sudarsono mengatakan rekomendasi yang disampaikan DPRD, salah satunya terkait catatan strategis dari empat misi yang telah ditetapkan pada 2018-2023. Secara target kinerjanya dari dokumen LKPJ Bupati Madiun untuk tahun akhir implementasinya pada tahun 2023 berhasil mencapai atau melampaui target indikator kinerja tujuan seluruh misi daerah dengan prestasi yang membanggakan.

DPRD Kabupaten Madiun juga menyoroti program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus memprioritaskan pada penuntasan kemiskinan exstrem pada tahun 2024 dan sisanya pada tahun 2025 jika belum tuntas. Selain itu juga memperkuat intregitas program kemiskinan lintas urusan secara tepat sasaran.

Selain itu, DPRD Kabupaten Madiun juga menyoroti persoalan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan fasilitas kesehatan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah agar masyarakat secara bertahap namun pasti sekolah di mana pun kualitasnya sama.

Selanjutnya, melalui upaya pemenuhan tuntas paripurna pendidikan serta standarisasi kualitas guru dan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian reward dan punishmen inovasi pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta.

Kemudian, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan tuntas paripurna kesehatan dan peningkatan kemampuan rumah sakit dan puskesmas, serta pemberian reward dan punishmen inovasi kesehatan baik pada lembaga masyarakat maupun institusi kesehatan.

Dari rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Madiun, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan acuan bagi Pemkab Madiun untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025.

Sementara itu, Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan-perbaikan kedepan.

"Ini bagian eksekutif untuk menata dokumen-dokumen kita pada tahun 2024 untuk penganggaran di perubahan maupun pada tahun 2025 kita punya tim bagian yang harus kita perhatikan. Karena namanya pemerintah ini kan berkelanjutan, sesuai dokumen RPJP maupun RPJMD yang ada di Kabupaten Madiun," ucapnya.

Menurut Tontro, rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Madiun akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan penyusunan anggaran kedepannya.

"Bukan tidak berhasil, tetapi semua ada kekurangan dan capaian dan ada proses dari pemerintah," ungkapnya.

Usai menggelar rapat paripurna, acara ditutup dengan buka puasa bersama antara pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Forkopimda. (jum).

TERPOPULER

  • Minggu Ini

  • Bulan Ini

  • Semua