JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Salah satu catatan rekomendasi DPRD Kota Mojokerto terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2023, yang dibacakan saat paripurna beberapa waktu lalu dari bidang social Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni tingginya pengemis yang beroperasi di perempatan jalan Kota Mojokerto.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Soenarto dalam membacakan rekomendasi catatan terhadap LKPJ Wali Kota Mojokerto 2023, menyarankan pihak Pemkot untuk memaksimalkan penanganan terhadap tingginya jumlah pengemis di jalan perempatan, maupun di lampu merah, karena kalau dibiarkan bisa mengganggu pengguna jalan maupun membahayakan keselamatan umum.
"Tingginya jumlah pengemis di perempatan jalan lampu merah menjadi perhatian serius, mohon pada pihak terkait untuk melakukan pembinaan, penindakan yang efektif sesuai ketentuan yang ada, jangan dibiarkan," imbuhnya.
Politisi PDIP ini juga mengungkapkan, bahwa fungsi dari Satpol PP sebagai petugas berwenang kurang berjalan dengan maksimal dalam menangani permasalahan pengemis.
"Jadi harus ada koordinasi antara instansi terkait, Satpol PP dengan Dinas Sosial atau OPD lain, demi kebaikan bersama dalam mengatasi jumlah pengemis," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Fudi H, SH dihubungi wartawan, Jumat (19/4) mengatakan, bahwa Satpol PP terus menggelar upaya preventif dan represif jika ditemukan gangguan ketertiban dan keamanan di jalan raya Kota Mojokerto.
"Kita (Pol PP) mengadakan operasi serta memberikan sosialisasi pada mereka, kemudian kita tindaklanjuti ke Dinsos," kata Fudi. (din/Adv)
