JATIMPOS.CO/SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra, Hartono, mengungkapkan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur di tengah defisit yang signifikan di sektor kendaraan bermotor.
Dalam wawancara di ruang fraksi Gedung DPRD Jatim pada Rabu (7/5/2025), Hartono menyebutkan bahwa sektor kendaraan bermotor masih menjadi kontributor terbesar PAD Jatim, meskipun mengalami defisit sekitar Rp4,2 triliun.
“Kita mendorong agar PAD Jawa Timur itu naik, meskipun Kondisi saat ini PAD yang dari kendaraan bermotor itu defisit hitung-hitungan awalnya, kurang lebihnya defisitnya 4,2 triliun, seiring berlakunya opsen pajak,”
“Meskipun sektor kendaraan bermotor menurun, ini tetap porsi terbesar PAD. Kami dorong agar tidak merosot lebih jauh melalui koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di seluruh wilayah Jawa Timur untuk memastikan mereka on target,” ujar Hartono.
Selain sektor kendaraan, Hartono menyoroti potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber PAD alternatif. Dengan lebih dari 10 BUMD induk, Komisi C aktif mengawasi kinerja mereka. “Kami turun langsung ke BUMD untuk melihat permasalahan yang ada di sana seperti apa,” ungkapnya.
“Nah kesimpulan kami, sementara ini faktor terbesarnya BUMD kita itu ada masalah pengelolaan, ternyata masih banyak yang belum optimal,” imbuhnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Hartono menekankan pentingnya penempatan individu berkompetensi di posisi strategis BUMD.
“Kita berharap nanti ke depan BUMD kita betul-betul di tangan orang-orang yang punya kompetensi untuk menjalankan usaha tersebut, dari mana? ya dari proses rekrutmen, jadi siapapun nanti yang ditunjuk oleh eksekutif untuk menduduki posisi direktur utama maupun jajaran komisaris itu orang-orang yang punya kompetensi untuk menjalankan unit usaha tersebut, tujuan akhirnya ya tetap bagaimana PAD kita bisa meningkat,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi C juga berperan memantau proses pengelolaan BUMD secara berkelanjutan. “Kami ingin ada komunikasi yang baik dengan pengelola BUMD, sehingga kami bisa memantau apakah mereka on target atau tidak sejak awal, bukan hanya di akhir,” jelas Hartono.
Ia juga menyebutkan bahwa Komisi C dapat menjadi jembatan untuk memfasilitasi kerja sama antar-BUMD guna mendukung pencapaian target PAD. “Sekaligus mungkin kita bisa menjadi jembatan atau solusi bagi beberapa BUMD untuk bisa saling bekerja sama,” jelasnya.
Hartono berharap langkah-langkah ini dapat memperkuat kontribusi BUMD dan sektor lainnya terhadap PAD Jawa Timur, sekaligus mengatasi tantangan defisit yang ada. “Tujuan akhirnya adalah PAD Jatim meningkat,” pungkasnya.(zen)
