JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong penghapusan kegiatan wisuda kelulusan bagi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Jawa Timur untuk meringankan beban ekonomi orang tua di tengah situasi perekonomian yang sulit.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Dra. Sri Untari, M.A.P. menegaskan bahwa wisuda bukanlah keharusan dan justru membebani orang tua dengan biaya tambahan.
“Kondisi perekomian masyarakat saat ini sedang tidak baik baik saja. Jadi sebaiknya ditiadakan saja wisuda kelulusan siswa karena akan menambah beban bagi para orang tua,” ujar Sri Untari saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (7/5/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang melarang wisuda di SMA dan SMK.
“Kita harusnya memiliki sense of crisis di tengah kondisi ekonomi seperti ini. Toh itu wisuda bukan hal yang bersifat mutlak. Berbeda dengan di Perguruan Tinggi sebab kalau gak ikut wisuda ijazahnya tidak bisa diambil,” tambahnya, merujuk pada Perda Jawa Timur yang telah mengatur hal ini.
Selain wisuda, Sri Untari juga menyoroti kegiatan study tour. Ia menilai study tour tidak perlu diwajibkan karena urgensinya kurang maksimal, tetapi study banding masih dapat ditoleransi.
“Mungkin ya ada yang harus dipelajari yang di Jawa Timur nggak ada, atau di kotanya nggak ada, Tidak perlu dilarang, tapi juga tidak perlu didorong, Karna kalau misalkan mau belajar tentang pertanian, orang surabaya mau belajar bertani ya nggak papa ke Sidoarjo, Ngawi dll,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui bersama, Walikota Surabaya Eri Cahyadi baru baru ini mengeluarkan intruksi yang melarang sekolah menggelar kegiatan wisuda kelulusan.
"Walaupun banyak kepada daerah di Jatim yang berasal dari kader PDI Perjuangan, namun pihaknya tidak perlu mengeluarkan intruksi tetapi cukup meniru saja kalau memang itu baik," pungkasnya.(zen)
