JATIMPOS.CO/SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya strategi yang lebih konkret dalam pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penekanan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Multazamudz Dzikri, M.Pd., dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (8/9/2025).
Menurut Multazamudz, peningkatan pendapatan daerah tidak boleh hanya bergantung pada pajak, tetapi juga dari produktivitas aset daerah.
“Fraksi PKB mengingatkan bahwa rekomendasi berikut bukan hal baru. Telah berulang kali disampaikan, baik oleh Fraksi PKB sendiri maupun fraksi-fraksi lainnya: agar eksekutif tidak ragu meninjau ulang keberadaan BUMD yang tidak produktif,” tegas Multazamudz.
“Fakta menunjukkan, masih ada BUMD yang justru menjadi beban, alih-alih memberi kontribusi nyata bagi pendapatan daerah. Jika keberadaan BUMD hanya menghabiskan APBD tanpa memberi manfaat, maka mempertahankannya adalah bentuk pemborosan,” imbuhnya.
Fraksi PKB meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang gagal menunjukkan kinerja.
Eksekutif, lanjutnya, harus berani mengambil langkah tegas sesuai aturan perundang-undangan, tanpa terjebak pada alasan politik maupun kepentingan sempit.
“Jangan sampai alasan politik atau kepentingan sempit menjadi pembenaran untuk terus memelihara institusi yang tidak sehat,” tegas Multazamudz.
“Jawa Timur membutuhkan BUMD yang benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar papan nama yang menghabiskan anggaran,” pungkasnya.(zen)
