JATIMPOS.CO/SURABAYA — Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Khusnul Arif menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas kembali terjadinya kecelakaan bus pariwisata di Jatim. Ia menilai frekuensi insiden serupa mesti direspons dengan langkah tegas dan cepat oleh pemerintah daerah.
"Saya ucapkan bela sungkawa untuk keluarga korban. Ini menjadi keprihatinan kita bersama terkait dengan musibah yang sering kali terjadi di Jawa Timur," ungkap Khusnul Arif saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (15/9/2025).
Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Bromo, Desa Botoh, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, menimpa rombongan tenaga kerja RS Bina Sehat Jember pada Minggu (14/9/2025). Delapan orang dilaporkan meninggal, sementara puluhan lainnya luka-luka.
Khusnul meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap armada bus pariwisata, dan Dinas Kesehatan memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis yang layak. Ia menilai pengawasan pemerintah terhadap operator bus pariwisata belum memadai.
"Yang utama dan terutama karena sifatnya adalah pencegahan. Kecelakaan ini menunjukkan kegagalan pengawasan pemerintah terhadap operator bis pariwisata," tegasnya.
Menurut Khusnul, perangkat regulasi sebenarnya sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah konsistensi di lapangan.
"Bicara perundangan ataupun peraturan tentunya kan sudah ada. Nah, ya ini harusnya menjadi rujukan untuk Pemprov melalui Dishub dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan sebuah punishment supaya kejadian-kejadian seperti ini lebih minim terjadi jika dicegah lebih awal," urainya.
Ia menambahkan, aturan tanpa pengawasan hanya akan “muspro”. Karena itu, Khusnulmendesak penguatan uji kelayakan bus pariwisata. Uji KIR wajib dilaksanakan secara profesional dan detail.
"Ketika armada atau bus ini tidak layak operasi, jangan diberikan rekomendasi," tegasnya.
Pandangan senada disampaikan anggota Komisi D DPRD Jatim Harisandi. Menurutnya, kecelakaan Probolinggo diduga dipicu rem blong, sehingga pemeriksaan berkala perlu diperluas.
“Ke depan harus ada pemeriksaan berkala, baik di terminal maupun di garasi,” ucap politisi PKS itu.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan investigasi mendalam tengah berjalan.
“Sekarang sedang dilakukan investigasi oleh tim lantas dari Polres Probolinggo. Juga hasil koordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional karena jalan ini adalah jalan nasional, dalam waktu dekat KNKT juga akan turun,” katanya.
Menurutnya, salah satu kajian adalah kebutuhan jalur penyelamat di kawasan tersebut, mengingat jalan itu menjadi salah satu akses utama menuju Bromo.
“Kalau kita melihat di beberapa daerah ada jalur khusus, bisa ke kanan atau ke kiri, yang diisi pasir. Itulah jalur penyelamat. Fungsinya jika kendaraan rem blong, sopir bisa mengarahkan ke jalur itu sehingga tidak membahayakan,” terangnya.
“Jadi kita biasa melihat apakah tanjakan atau turunan biasanya ada opsti jalur penyelamatan. Tentu atas koordinasi dengan semua pihak. Saya diskusikan juga, apakah ini termasuk yang membutuhkan jalur penyelamat apa tidak, kita menunggu hasil evaluasi tim KNKT,” lanjutnya.
Kapolres Probolinggo AKBP Latif menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung dan meminta publik menunggu hasil resmi.
“Kami memastikan seluruh penanganan dilakukan semaksimal mungkin. Keselamatan korban dan kelancaran proses investigasi menjadi prioritas kami,” ujarnya.(zen)
