JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menilai pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jatim sebesar Rp2,8 triliun harus dijawab dengan efisiensi belanja dan percepatan optimalisasi pendapatan daerah.
“Pengurangan dana transfer itu sebenarnya kan untuk kegiatan-kegiatan khusus ya. Tentu kita berharap bahwa efisiensi yang disampaikan memang, ya memang harus dilakukan oleh setiap OPD kita,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Minggu (12/10/2025).
“Utamanya untuk hal-hal yang mungkin masih bisa tidak digunakan. Misalnya penggunaan ATK, kemudian juga kegiatan-kegiatan seremonial yang mungkin tidak perlulah terlalu berlebih-lebihan,” lanjutnya.
Lilik menyebut beban fiskal Jatim kian berat karena sebelum pemangkasan TKD, provinsi ini barusan kehilangan sekitar 4,2 triliun, lalu ketambahan lagi berkurang 2,8 triliun. Meski begitu, ia menegaskan sikap optimistis.
“Tapi ya enggak apa-apa, kita terus bersemangat, kita optimis kok,” kata dia.
Menurut Lilik, ruang penyeimbang ada pada optimalisasi aset dan peningkatan kontribusi BUMD.
“Dengan sumber daya Jawa Timur ini masih cukup bisalah kita untuk mengembalikan 4,2 dari segi yang lainnya ya. Kita belum begitu optimal untuk memanfaatkan aset. Kita juga belum optimal di dalam memaksa dalam tanda petik BUMD kita untuk memberikan dividen yang layak bagi sebuah provinsi layaknya Jawa Timur,” terangnya.
Ia menegaskan Komisi C kini memperketat pembahasan bersama OPD untuk memetakan potensi riil di tiap unit.
“Kami betul-betul memblejeti mereka, termasuk ketika mereka bilang ragu-ragu dan sebagainya, oke dipending, datangkan UPT-nya. Jadi kita betul-betul ingin mengoptimalisasi utamanya aset-aset yang sekarang ada di setiap OPD,” tegasnya.
Lilik mengungkap nilai aset daerah yang belum termanfaatkan mencapai Rp61 triliun, sehingga menurutnya perlu langkah berani: unit tidak produktif dimerger atau dilikuidasi.
“Untuk hal-hal yang misalnya tidak lagi memberikan keuntungan tetapi malah menggerogoti APBD di merger saja, di likuidasi saja. misalnya dikeluarkan 10 miliar, hasilnya hanya 1 miliar, mending enggak usah saja,” tuturnya.
“Mending kita fokus ke UPT-UPT yang betul-betul bisa memberikan hasil yang signifikan, APBD kita support ke UPT yang betul-betul memang produktif sehingga kita berharap bahwa PAD akan datang dari situ,” pungkas Lilik.(zen)
