JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota keuangan dan Raperda APBD 2026, dipimpin Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai dan dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (13/10/2025).
Rapat berlangsung terbuka untuk umum dan diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah serta BUMD.
“Paripurna dihadiri oleh 38 anggota dewan,” kata Bahtiyar Rifai. Dia menegaskan, quorum terpenuhi sesuai Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022.
Dari Fraksi PKS, melalui juru bicaranya, Faris Abidin, menilai APBD 2026 perlu berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi.
“APBD tahun 2026 harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Kami berharap APBD tidak sekadar menjadi alat belanja, tetapi sarana menciptakan akses ekonomi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Faris menyinggung tema pembangunan 2026 tentang transformasi sosial ekonomi berkelanjutan melalui penguatan modal manusia dan infrastruktur. Ia mencatat, IPM Surabaya 2024 sebesar 84,69 dan berharap penguatan SDM mendorong kenaikan pada 2026.
F-PKS juga mengapresiasi perluasan Beasiswa Pemuda Tangguh dari 5.700 menjadi 24.000 mahasiswa, serta program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana yang dinilai mampu mendorong mobilitas sosial masyarakat.
Pada sisi ekonomi kerakyatan, Faris menyebut masih ada keluarga rentan miskin yang memerlukan pendampingan dan akses permodalan UMKM.
“Penduduk miskin ekstrem memang sudah tidak ada di Kota Surabaya, tetapi masih ada keluarga rentan miskin yang perlu pendampingan dan modal bergulir bagi UMKM,” ujar Faris.
Ia mendorong pembentukan BUMD Aset untuk optimalisasi aset Pemkot dan menekankan peningkatan layanan angkutan massal.
“Transportasi yang murah, cepat, aman, dan nyaman harus menjadi prioritas,” ujar dia, sembari mengusulkan alokasi transportasi massal ditingkatkan 2 persen dari APBD.
Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan program pro-rakyat tidak boleh tergerus penyesuaian transfer pusat.
“Pengurangan transfer keuangan daerah tidak boleh mengurangi program yang sudah berjalan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemotongan transfer membuat Pemkot harus selektif, namun program kerakyatan tetap dipertahankan agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Eri menyebut pemanfaatan aset dan percepatan infrastruktur sebagai strategi peningkatan pendapatan daerah, termasuk dari PBB. Ia juga menyampaikan rencana Great Sale Surabaya pada Desember untuk menggairahkan perdagangan dan pariwisata. (fred)
