JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyusul penurunan dana transfer pusat lebih dari Rp2 triliun yang menekan ruang fiskal provinsi.
“Pansus itu boleh-boleh saja dan sah,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim, M. Hadi Setiawan saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (18/10/2025).
“Kalau memang dibutuhkan Pansus terkait evaluasi BUMD, kami juga akan mendorong untuk dilakukan Pansus BUMD,” lanjutnya.
Golkar menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar pundi pendapatan milik daerah, terutama dari dividen dan operasi BUMD, dapat dioptimalkan tanpa menambah beban langsung kepada masyarakat.
“Sebenarnya tujuannya cuma satu: dengan berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, kita harus menambah dari pundi-pundi yang kita miliki; salah satunya BUMD,” katanya.
“Karena itu kami mendorong evaluasi BUMD secara keseluruhan agar kontribusinya ke provinsi lebih maksimal,” sambungnya.
Dalam pemetaan, Hadi menyebut ada entitas yang dinilai belum maksimal sehingga perlu keputusan tegas: direvitalisasi, dikonsolidasikan, atau bahkan ditutup bila tak feasible.
“PT Kasa Husada Wira Jatim hidup segan, mati tak mau,” ucap Hadi mencontohkan.
“Ada juga siropen (produsen minuman daerah); bagaimana kita mendorong supaya itu bisa hidup? Kalau memang dibekukan, dibekukan saja,” lanjutnya.
Golkar juga membuka ruang rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ekosistem BUMD, mulai dari penugasan yang jelas, penataan pasar dan belanja pemerintah daerah, sampai opsi penyertaan modal yang terukur.
“Kalau dibutuhkan seperti itu, mungkin dibutuhkan Perda atau Pergub untuk mendorong BUMD ini ‘laku’ dan bisa menambah deviden,” tegasnya.
“Kalau hasil Pansus nanti menuntut perombakan direksi atau komisaris, itu tidak menutup kemungkinan; wong dimatikan saja tidak menutup kemungkinan,” pungkas Hadi. (zen)
