JATIMPOS.CO/SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyambut positif peluncuran Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik untuk Warga Kurang Mampu Tahun 2025 yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Program bernilai Rp48 miliar itu dimaksudkan mencegah putus sekolah dan memberi intervensi bagi keluarga prasejahtera yang belum menerima bantuan pendidikan.
Peluncuran program dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Dyandra Convention Center Surabaya, Rabu (10/12/2025).
Program tersebut menyasar keluarga kategori desil 1 dan 2—kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah—dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp48.077 miliar.
Sri Wahyuni mengatakan program itu tepat sasaran dan penting untuk memastikan tidak ada anak Jawa Timur putus sekolah karena faktor ekonomi.
“Program ini sangat penting untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak Jawa Timur yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi. Bantuan ini tepat sasaran untuk keluarga prasejahtera yang belum mendapat bantuan serupa,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (11/12).
Ia berharap bantuan tersebut dapat memperkecil kesenjangan akses pendidikan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia provinsi.
“Investasi terbesar kita adalah pada pendidikan. Dengan memastikan anak tetap sekolah, kita sedang menyiapkan masa depan Jatim yang lebih baik,” tegasnya.
Gubernur Khofifah dalam sambutannya menegaskan pentingnya pendidikan sebagai jalan bagi anak-anak meraih masa depan lebih baik.
Ia mengingatkan agar stigma dan rasa minder tidak menjadi penghalang bagi anak untuk bersekolah, seraya mendorong peran keluarga dan guru dalam mendukung keberlangsungan belajar.
“Jangan pernah merasa minder. Kalau berangkat sekolah dibonceng ayah memakai sepeda pun itu adalah bentuk penghormatan. Orang tua dan guru selalu mendoakan agar anak-anak sukses,” pesan Khofifah, Kamis (11/12/2025).
Program Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2025 merupakan bagian upaya pemprov untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan pada kelompok paling rentan. Dengan alokasi anggaran tersebut, Pemprov berharap angka putus sekolah dapat ditekan dan kesempatan belajar bagi generasi muda di seluruh Jawa Timur meningkat.(zen)
