JATIMPOS.CO/SURABAYA — Evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur mulai mengemuka seiring kerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur di awal 2026. Salah satu temuan awal mengarah pada persoalan efektivitas, baik dari sisi struktur organisasi maupun arah bisnis perusahaan daerah.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Aufa Zhafiri, mengungkapkan bahwa Pansus menemukan struktur manajemen BUMD yang dinilai terlalu besar, namun tidak sebanding dengan kinerja yang dihasilkan. Bahkan, pada struktur yang secara formal terlihat ideal, pelaksanaan fungsi dinilai belum berjalan maksimal.
“Ada struktur yang memang tidak ideal. Bahkan yang secara struktur terlihat ideal pun, faktanya belum menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal,” ungkap Aufa, Selasa (6/1/2026).
Selain persoalan manajemen, Pansus juga menemukan masalah mendasar pada arah usaha BUMD. Dari sejumlah pertemuan awal, teridentifikasi adanya BUMD dan anak usahanya yang menjalankan core bisnis serupa, bahkan saling beririsan satu sama lain.
“Kami mendapati ada BUMD dan anak BUMD yang core bisnisnya sama. Ini jelas tidak efektif. Harusnya BUMD menjadi motor ekonomi daerah, bukan justru saling tumpang tindih,” tegasnya.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan bisnis dan kurangnya evaluasi kinerja secara menyeluruh selama ini. Jika dibiarkan, tumpang tindih usaha dan struktur yang gemuk berpotensi membebani keuangan daerah.
Atas dasar itu, Pansus BUMD DPRD Jatim mulai mendorong penataan ulang, termasuk opsi perampingan struktur serta penggabungan anak BUMD yang memiliki lini usaha sejenis agar lebih efisien dan fokus.
Temuan awal ini, lanjut Aufa, menjadi sinyal bahwa peran BUMD sebagai instrumen peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagian BUMD dinilai belum mampu menunjukkan kontribusi yang sepadan dengan sumber daya yang digunakan.
Ia menegaskan, kerja Pansus saat ini difokuskan pada dua aspek utama, yakni efektivitas core bisnis dan optimalisasi struktur manajemen. Keduanya dipandang krusial agar BUMD benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan ekonomi daerah.
“Ini baru awal. Masih banyak hal yang sedang kami dalami dan gali. Temuan-temuan Pansus akan kami sampaikan ke masyarakat Jawa Timur secara bertahap, sesuai dengan progres kinerja Pansus,” pungkasnya. (zen)
