JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menilai penguatan sistem penanggulangan bencana di daerah membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk pelibatan media massa dan media sosial.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus menekan risiko bencana secara berkelanjutan.
Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Husnul Aqib, dalam Sidang Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Bencana Jawa Timur yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (19/01/2026).
Menurut Husnul Aqib, penanggulangan bencana idealnya dijalankan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, serta media. Sinergi lima unsur tersebut dinilai mampu memperkuat sistem mitigasi sekaligus mempercepat respons kebencanaan di lapangan.
“Fraksi PAN menegaskan kembali bahwa kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan lima unsur utama yang bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan bencana, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran strategis media dalam proses sosialisasi dan edukasi kebencanaan, khususnya dalam penyebaran informasi risiko bencana dan langkah-langkah kesiapsiagaan kepada masyarakat luas.
“Dengan pengaturan ini kita perlu terbuka untuk menerima berbagai saran dan masukan dalam penaggulangan bencana, termasuk dalam konteks media, yang didalamnya terdapat media sosial, yang bisa berperan dalam sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan langkah-langkah kesiapsiagaan yang harus dilakukan,” pungkasnya. (zen)
