JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Jawa Timur mengingatkan potensi munculnya penyakit di tengah banjir yang melanda Kabupaten Pasuruan. Peringatan ini disampaikan seiring tingginya jumlah warga terdampak dan durasi genangan yang belum sepenuhnya surut.
Berdasarkan data BPBD Jatim hingga Kamis (26/3/2026), sebanyak 1.148 kepala keluarga (KK) terdampak banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Beji, Rejoso, Bangil, Winongan, Grati, Kraton, dan Gempol.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa kondisi tersebut sangat rentan memicu gangguan kesehatan, seperti diare, infeksi kulit, hingga penyakit lainnya akibat lingkungan yang tidak higienis.
“Harus ada assessment langsung ke masyarakat. Apakah ada yang mulai terkena diare, penyakit kulit, atau gangguan kesehatan lain,” ujar Puguh, Jumat (27/3/2026).
Ia menekankan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada distribusi logistik, tetapi juga harus memastikan layanan kesehatan berjalan optimal bagi warga terdampak.
“Kehadiran negara harus dirasakan secara utuh, termasuk dalam aspek kesehatan,” tegasnya.
Puguh juga menyoroti pentingnya penanganan lintas sektor dalam situasi bencana. Menurutnya, keterlibatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim menjadi elemen krusial yang tidak boleh terabaikan.
“Dalam satu paket penanganan kebencanaan harus lintas sektoral, termasuk Dinas Kesehatan,” katanya.
Namun, ia mengkritik tidak terlihatnya peran Dinkes Jatim di lapangan selama proses penanganan banjir berlangsung. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan celah dalam perlindungan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, Dinkes Jatim seharusnya aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan puskesmas setempat untuk melakukan pendataan kondisi kesehatan warga terdampak.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Jatim mendesak agar koordinasi lintas sektor segera diperkuat, khususnya untuk memastikan layanan kesehatan bagi warga terdampak dapat berjalan maksimal. (zen)
