JATIMPOS.CO/SURABAYA — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menilai pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut belum sepenuhnya inklusif, karena belum menjangkau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Ketua Pansus LKPJ, Khusnul Arif yang juga wakil ketua Komisi D DPRD Jatim, mengatakan pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar, sementara wilayah seperti Madura dan Tapal Kuda belum merasakan dampak signifikan.
"Pertumbuhan yang terjadi masih terpusat di wilayah tertentu saja—seperti kawasan industri dan kota besar—belum menjangkau daerah-daerah rawan miskin di Madura dan Tapal Kuda. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim belum inklusif," kata Khusnul, Jumat (10/4/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur belum merata antarwilayah.
Berdasarkan pendalaman pansus, terdapat sejumlah daerah yang dalam lima tahun terakhir masih berada pada kelompok dengan tingkat kemiskinan tertinggi, di antaranya Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Probolinggo.
Khusus Kabupaten Bangkalan, pansus mencatat tingkat keparahan kemiskinan yang relatif tinggi dibanding daerah lain di Jawa Timur.
Khusnul menilai kebijakan pembangunan ke depan perlu lebih diarahkan pada intervensi yang bersifat afirmatif di wilayah prioritas tersebut.
"Kebijakan tidak boleh hanya fokus pada angka agregat provinsi, tetapi harus ada intervensi khusus dan afirmatif untuk 4 kabupaten prioritas ini agar kesejahteraan benar-benar merata," tambahnya.
Secara umum, ia menyebut angka kemiskinan Jawa Timur masih berada di kisaran 9,57 persen dalam beberapa tahun terakhir. Sementara tingkat pengangguran sekitar 4,36 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat.
"Pengangguran memang rendah 4,36 persen, tetapi kualitas kerja rendah—banyak masyarakat bekerja tapi tetap miskin," katanya.
Di sisi lain, indikator makro ekonomi Jawa Timur tercatat relatif stabil, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen dan inflasi 2,85 persen.
Namun demikian, pansus menilai capaian tersebut belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara merata di seluruh wilayah. (zen)
