JATIMPOS.CO//SURABAYA – Beragam persoalan pelayanan publik mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Surabaya, H. Budi Leksono, S.H., di Kampung Pandean Gang IV, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng. Mulai dari layanan BPJS Kesehatan, respons medis Command Center 112, infrastruktur kampung wisata, hingga akses pendidikan nonformal menjadi keluhan yang disampaikan warga secara langsung.
Dalam Reses Sidang ke 2 Masa Persidangan ke III Tahun 2026, politisi yang akrab disapa Haji Buleks itu menerima sejumlah laporan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Kota Surabaya.
Salah satu sorotan datang dari Farida, warga RT 03, yang mempertanyakan prosedur layanan kesehatan bagi peserta BPJS. Ia mengungkapkan adanya kasus pasien penderita kanker payudara yang sempat mengalami kendala pelayanan meski terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri.
Menurut Farida, perlakuan layanan kesehatan yang diterima pasien menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Kasus tersebut berakhir dengan meninggalnya pasien setelah menjalani perawatan.
Keluhan lain juga mengarah pada pelayanan kedaruratan Command Center 112. Warga menilai petugas medis yang datang ke lokasi terkadang tidak dapat mengambil keputusan cepat ketika menghadapi kondisi pasien yang terlihat lemah meski hasil pemeriksaan awal dinyatakan normal.
Dalam beberapa kasus, warga mengaku harus menunggu proses koordinasi lebih lanjut sehingga memunculkan ketidakpuasan terhadap layanan yang selama ini menjadi salah satu program andalan Pemerintah Kota Surabaya.
Selain sektor kesehatan, persoalan infrastruktur juga mengemuka. Warga Kampung Pandean yang dikenal sebagai kawasan wisata sejarah meminta perbaikan jalan paving serta gorong-gorong yang dinilai mulai membahayakan pengguna jalan dan wisatawan yang berkunjung.
Di bidang pendidikan, warga mengeluhkan terhentinya program Pendidikan Paket B dan Paket C yang sebelumnya diminati masyarakat. Program tersebut disebut berhenti berjalan sebelum proses pembelajaran selesai dengan alasan kendala fasilitas pendukung.
Warga juga meminta kepastian informasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) karena masih banyak orang tua yang membutuhkan bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka yang bersekolah di tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Haji Buleks memastikan seluruh aspirasi akan menjadi catatan khusus untuk diteruskan kepada instansi terkait. "Semua masukan dari warga akan kita kawal dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, serta Dinas Pendidikan guna mencari solusi konkret", ujar Buleks, Sabtu (30/5/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya itu menegaskan evaluasi terhadap layanan kesehatan, khususnya penanganan kedaruratan dan pelayanan pasien BPJS, harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah.(fred)
