JATIMPOS.CO//SURABAYA- DPRD Provinsi Jatim menggelar rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Jatim, Senin (11/5/2020).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat T Sumanjuntak dan dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu menyatakan, seluruh Fraksi DPRD Jatim dapat menerima LKPJ tersebut dengan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Salahsatu catatan disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Melalui juru bicaranya Zeiniye, S.Ag, meminta Pemprov Jatim tidak hanya pandai merencanakan program kegiatan, tetapi harus punya komitmen tinggi untuk merealisasikan.
Hal ini kata Zeiniye, S.Ag didasari bahwa kekuatan APBD tahun anggaran 2019 sebesar 38 Trilyun rupiah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dialokasikan sebesar 26,06 Trilyun Rupiah lebih dan realisasinya mencapai sebesar 23,62 Trilyun Rupiah lebih atau 90,66 persen.
Sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) dialokasikan dengan target sebesar 11,94 Trilyun Rupiah lebih, realisasinya mencapai sebesar 10,37 Trilyun Rupiah lebih atau 86,90 persen.
“Kami sangat menyayangkan atas penyerapan BTL dan BL yang belum optimal di realisasikan sehingga berdampak SILPA tahun berjalan (tahun 2019) sangat fantastis sebesar Rp. 4.329.389.205.184,- (4 trilyun 329 milyar 389 juta rupiah lebih) atau setara dengan 11,3 persen dari dana tersedia dan besaran dana ini akan di alokasikan untuk Perubahan APBD tahun 2020,” ujarnya.
“Rekomendasi dan harapan kami agar ke depan penyerapan Anggaran atas pembiayaan program kegiatan hendaknya lebih dimaksimalkan. Jangan hanya pandai merencanakan tapi juga harus punya komitmen tinggi untuk merealisasikan,” tambahnya.
Hal senada disampaikan F-Demokrat dan Fraksi Keadilan Bintang Nurani (F-KBN) “Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan dengan semakin tingginya tuntutan kualitas hidup, pembangunan membutuhkan tambahan infrastruktur yang terus meningkat, dan ini bisa dipenuhi jika alokasi belanja modal memiliki porsi yang penting dan terus meningkat secara meyakinkan dari waktu ke waktu,” kata Dwi Hari Cahyono dari F-KBN.
Jika tidak, maka pembangunan akan mengalami stagnasi yang ditandai oleh lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat, lambatnya penciptaan lapangan kerja dan lambatanya proses penurunan kemiskinan. (n)
