JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan penjelasan secara rinci terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (2/7/2026), saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, menyampaikan bahwa sebelum memberikan catatan, fraksinya terlebih dahulu mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Menurut Fraksi Golkar, opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
" Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa capaian WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang lebih penting, kata mereka, adalah bagaimana tata kelola anggaran mampu berjalan efektif, efisien, transparan, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, " Katanya.
Salah satu sorotan utama fraksi tersebut adalah besarnya SILPA pada APBD 2025. Menurut Golkar, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan komprehensif karena dapat menjadi indikator belum optimalnya proses perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
" Kita meminta pemerintah daerah memaparkan nilai SILPA secara rinci beserta faktor dominan yang menyebabkan angkanya cukup tinggi. Penjelasan itu dinilai penting agar DPRD dapat mengevaluasi kualitas pengelolaan APBD secara objektif, " Tuturnya.
Selain itu, fraksi juga mempertanyakan apakah tingginya SILPA berasal dari rendahnya realisasi belanja modal yang menyebabkan sejumlah proyek pembangunan fisik tertunda atau bahkan tidak terlaksana. Mereka juga meminta penjelasan apakah SILPA dipengaruhi efisiensi belanja, kegiatan yang batal dilaksanakan, maupun adanya pelampauan target pendapatan daerah.
" Golkar juga meminta pemerintah mengungkap organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SILPA tersebut. Langkah itu dinilai penting agar evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dapat dilakukan secara tepat sasaran, " Ujarnya.
Selain persoalan SILPA, Fraksi Golkar turut menyoroti realisasi belanja modal yang dinilai menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik.
" Apabila realisasi belanja modal belum optimal, pemerintah diminta menjelaskan hambatan yang dihadapi, mulai dari keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kendala administrasi, perubahan kebijakan, hingga lemahnya kesiapan perencanaan pada perangkat daerah, " Ungkapnya.
Fraksi Golkar berharap ke depan proses perencanaan kegiatan dapat disusun lebih matang sehingga pengadaan dapat dimulai lebih awal dan pelaksanaan pembangunan selesai sesuai target yang telah ditetapkan.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan daerah ataupun keberhasilan memperoleh opini WTP. Ukuran utama keberhasilan adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas belanja daerah agar setiap anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
" Di sisi lain, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Namun dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan evaluasi yang objektif terhadap pengelolaan APBD agar semakin berkualitas dan akuntabel, " Pungkasnya. (Eko)
