JATIMPOS.CO/MADIUN — BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara nasional mencapai 282,7 juta jiwa hingga akhir 2025 atau setara 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian itu dipaparkan dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Secara nasional, biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp191,33 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp176,11 triliun. Peningkatan ini menunjukkan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat.
Di wilayah Madiun, tren serupa juga terjadi. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, mengatakan total biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan pada 2025 mencapai sekitar Rp1,8 triliun untuk lima daerah cakupan kerja, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo.
“Untuk cakupan kepesertaan, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan sudah di atas 98 persen. Sementara Ponorogo masih di angka 84,5 persen,” ujar Wahyu Dyah Puspitasari atau yang akrab disapa Ita, Kamis (2/7/2026) siang.
Ia menjelaskan, tingkat keaktifan peserta di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Ngawi juga telah melampaui 80 persen. Sementara Magetan tercatat 72 persen dan Ponorogo 61 persen.
Menurutnya, capaian kepuasan masyarakat terhadap Program JKN di wilayah Madiun juga cukup tinggi, yakni mencapai 97,9 persen. Hal itu dinilai menjadi indikator positif terhadap kualitas layanan yang diberikan.
Untuk mendukung pelayanan, BPJS Kesehatan Cabang Madiun saat ini telah bekerja sama dengan 237 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 34 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
Pada 2026, BPJS Kesehatan menargetkan penambahan sembilan FKTP baru untuk memperluas akses layanan, terutama di wilayah yang masih membutuhkan.
Selain itu, layanan hemodialisis atau cuci darah juga terus diperluas. Hingga pertengahan 2026, jumlah layanan hemodialisis di wilayah Madiun bertambah dari 235 menjadi 258 layanan.
“Penambahan ini penting karena kasus penyakit katastropik seperti gagal ginjal masih menjadi salah satu pembiayaan tertinggi,” katanya.
BPJS Kesehatan Cabang Madiun juga mencatat sebanyak 112.000 peserta telah terdaftar dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya untuk pasien hipertensi dan diabetes melitus.
Melalui program itu, peserta mendapatkan edukasi kesehatan, pemeriksaan rutin, serta aktivitas fisik berkala agar kondisi penyakit tetap terkontrol dan mencegah komplikasi.
Untuk memperluas kepesertaan aktif, BPJS Kesehatan menggandeng Agen PESIAR di desa-desa wilayah Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Program ini difokuskan untuk mendata masyarakat yang belum aktif atau belum terdaftar dalam JKN.
Di sisi lain, layanan digital juga terus diperkuat melalui aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWA, serta petugas BPJS SATU di rumah sakit untuk memudahkan akses informasi dan pengaduan peserta.
Ia juga menegaskan, berbagai inovasi itu dilakukan agar layanan JKN semakin mudah dijangkau masyarakat, terutama di daerah.
“Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan status kepesertaannya tetap aktif,” ujarnya. (jum).
