JATIMPOS.C0/PASURUAN – Serapan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna II DPRD Kota Pasuruan, Selasa (14/7/2026). Sejumlah fraksi menilai pengelolaan anggaran masih perlu dibenahi meski pemerintah daerah berhasil mencatatkan sejumlah capaian positif, mulai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Pasuruan itu membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sidang dihadiri Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Wakil Wali Kota HM Nawawi, pimpinan DPRD, Forkopimda, kepala OPD, serta anggota dewan.
Agenda diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi setelah rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai tata tertib DPRD.
Dalam pembahasannya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti masih besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dinilai menunjukkan belum optimalnya penyerapan anggaran pada sejumlah program pemerintah daerah.
Fraksi tersebut juga menilai realisasi beberapa komponen belanja, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, masih perlu ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Selain persoalan anggaran, dewan mencermati capaian kinerja pada beberapa sektor yang belum memenuhi target, di antaranya bidang pariwisata dan perindustrian yang dinilai membutuhkan strategi penguatan ke depan.
Sementara itu, Fraksi Amanat Perubahan Indonesia Raya (API) memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan pengadaan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP menjadi salah satu catatan yang diminta segera dievaluasi.
Fraksi API juga meminta pemerintah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk mengantisipasi dampak lalu lintas akibat pembangunan Jembatan Bokwedi agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.
Di sisi lain, DPRD mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah daerah, seperti keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk keenam kalinya secara berturut-turut, realisasi pendapatan daerah sebesar 98,87 persen dari target, serta PAD yang melampaui sasaran.
Forum tersebut juga mendorong percepatan pembahasan Raperda Corporate Social Responsibility (CSR) agar keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Penguatan sistem data berbasis digital turut menjadi perhatian sebagai penunjang perencanaan pembangunan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki Hasan, SE, mengatakan pandangan umum fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. "Kami berharap seluruh catatan yang disampaikan fraksi menjadi bahan evaluasi sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif serta tepat sasaran," ujarnya.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menegaskan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah. "Kami menerima berbagai saran dan kritik sebagai bahan penyempurnaan kinerja. Jawaban resmi pemerintah atas pandangan umum fraksi akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya sebagai bentuk komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik," katanya. (shl)
