JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Program pemberdayaan ekonomi menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, di Daerah Pemilihan (Dapil) I. Berbagai usulan yang mengemuka didominasi permintaan bantuan sarana usaha produktif, mulai dari perikanan darat hingga kendaraan operasional roda tiga.
Dalam reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang dihadiri kader, simpatisan, dan masyarakat tersebut, Sinung mengatakan karakter kebutuhan masyarakat perkotaan berbeda dengan wilayah pedesaan. Menurutnya, warga kota lebih banyak menginginkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas usaha dibanding pembangunan fisik.
" Yang paling banyak diusulkan adalah peralatan dan unit usaha. Contohnya usaha perikanan darat seperti budidaya lele dan gurami, kemudian ada juga usulan bantuan sepeda motor roda tiga. Jadi kalau masyarakat kota lebih ke arah pemberdayaan ekonomi," kata Sinung kepada wartawan usai kegiatan, Rabu (5/8/2026) Malam.
Seluruh aspirasi masyarakat, lanjut dia, telah dicatat dan dituangkan dalam forum reses sebagai bahan pembahasan untuk penyusunan program pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang.
Sinung menegaskan dirinya tidak ingin memberikan janji yang berlebihan kepada masyarakat. Namun ia memastikan seluruh usulan yang telah disampaikan akan diperjuangkan sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, selama tidak terjadi kondisi luar biasa maupun perubahan kebijakan yang berdampak terhadap anggaran daerah, aspirasi masyarakat memiliki peluang untuk direalisasikan.
Di sisi lain, ia mengakui kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu diperlukan komunikasi yang terbuka agar masyarakat memahami kondisi fiskal daerah.
" Bukan janji, tetapi seluruh usulan sudah dituangkan dalam forum. Selama daerah tidak menghadapi kondisi khusus ataupun perubahan kebijakan yang memengaruhi anggaran, insya Allah usulan tersebut bisa terealisasi," ujar legislator PDIP tersebut.
Ia menjelaskan apabila kebijakan efisiensi anggaran membuat sebagian program belum dapat diwujudkan, maka pihaknya akan kembali berdialog dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
" Kalau memang ada efisiensi anggaran sehingga usulan masyarakat belum bisa direalisasikan, tentu akan kami sampaikan secara terbuka. Kami ingin masyarakat memahami kondisi yang ada tanpa mengurangi komitmen kami memperjuangkannya," katanya.
Sinung menambahkan tingginya usulan sektor perikanan darat dan peternakan bukan tanpa alasan. Menurutnya, masyarakat melihat peluang pasar yang masih sangat terbuka sehingga usaha tersebut dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik.
" Selain perikanan darat, ada juga usulan budidaya ayam petelur dan bebek petelur. Selama ini kebutuhan pasar masih tinggi sementara kuota produksi belum mencukupi. Karena itu masyarakat optimistis usaha tersebut bisa berkembang dan kami berharap dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2028," ujarnya.
Ia juga menilai arah pembangunan di Bondowoso harus dijalankan secara seimbang antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur tetap harus dibangun, tetapi peningkatan ekonomi warga melalui program pemberdayaan juga tidak boleh diabaikan.
Bahkan, menurut Sinung, di luar dua sektor tersebut pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak.
" Kedua sektor itu menjadi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bondowoso, " Pungkasnya. (Eko)
