JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skenario penanganan multi-bencana menyusul aktivitas vulkanik sejumlah gunung api, termasuk Gunung Semeru di Jawa Timur.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan pemerintah perlu memastikan kesiapan penanganan bencana di daerah yang memiliki risiko, tidak hanya menyampaikan imbauan kepada masyarakat.
“Ini bukan waktunya hanya mengeluarkan imbauan. Pemerintah harus memastikan siapa melakukan apa, di mana titik evakuasinya, bagaimana jalur evakuasinya, berapa kesiapan logistiknya, dan seberapa cepat masyarakat bisa mendapatkan bantuan ketika kondisi memburuk,” ungkap Renny, Senin (7/9/2026).
Pada Minggu (6/9/2026), enam gunung api menjadi perhatian karena mengalami erupsi maupun aktivitas vulkanik tinggi, yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara.
Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu (6/9/2026) pukul 07.51 WIB dengan durasi 102 detik dan amplitudo maksimum 23 milimeter. Aktivitas tersebut berlangsung ketika Jawa Timur juga menghadapi persoalan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Renny yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut mengatakan kondisi itu perlu menjadi dasar penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan berbagai risiko bencana dapat dilakukan secara terkoordinasi.
“Semeru harus menjadi contoh bagaimana kesiapsiagaan itu bekerja. BPBD, pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, aparat, relawan, sampai perangkat desa harus memiliki skenario yang sama. Kalau terjadi erupsi dan pada saat yang sama wilayah lain membutuhkan air bersih atau menghadapi karhutla, pemerintah harus sudah memiliki pembagian tugas dan prioritas yang jelas,” ujarnya.
Menurut Renny, kebutuhan koordinasi tersebut perlu diperhatikan karena kekeringan telah melanda 24 kabupaten/kota di Jawa Timur, sementara karhutla sepanjang musim kemarau 2026 tercatat mencapai 3.834,35 hektare.
Ia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya beberapa potensi bencana yang perlu diantisipasi secara bersamaan. Karena itu, Renny meminta Pemprov Jatim menyusun peta prioritas bencana berdasarkan wilayah.
“Kalau satu daerah menghadapi kekeringan sekaligus berada dekat kawasan rawan karhutla, perlakuannya tidak bisa sama dengan daerah yang hanya menghadapi satu risiko. Begitu juga kawasan sekitar Semeru. Pemerintah harus memiliki data wilayah risiko dan kebutuhan yang diperbarui secara berkala,” katanya.
Renny juga meminta data terkait jumlah warga, kapasitas tempat pengungsian, kebutuhan air dan pangan disiapkan sebelum terjadi kondisi yang membutuhkan evakuasi.
“Jangan sampai kita baru menghitung kebutuhan pengungsian setelah masyarakat harus dievakuasi. Data jumlah warga, kapasitas tempat pengungsian, kebutuhan air dan pangan harus sudah ada. Kalau ada perubahan kondisi, datanya tinggal diperbarui,” lanjutnya.
Selain itu, perempuan yang akrab disapa Bunda Renny tersebut meminta penguatan sistem peringatan dini hingga tingkat desa. Menurutnya, informasi dari PVMBG dan BPBD perlu disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami.
“Peringatan dini tidak boleh berhenti di meja pemerintah. Informasi harus sampai ke warga dalam bentuk yang sederhana dan bisa langsung ditindaklanjuti. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan ketika sirene berbunyi atau ketika status gunung berubah,” pungkasnya. (zen)
