JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2027. Catatan tersebut mencakup penguatan pemerintahan berbasis data, evaluasi dokumen perencanaan, pelayanan kesehatan, keberlanjutan program Bondowoso Menyala hingga penanganan kekeringan.
Pemandangan umum tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso. Fraksi Golkar menilai APBD tidak hanya menjadi dokumen fiskal tahunan, tetapi harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan program pembangunan menjadi kegiatan yang terukur dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“APBD pada hakikatnya bukan sekadar dokumen fiskal tahunan, melainkan instrumen utama pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program yang nyata, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Kukuh, Senin (28/9/2026).
Salah satu perhatian Golkar adalah pemanfaatan Command Center yang dinilai perlu diperkuat. Fraksi Golkar meminta fasilitas tersebut tidak berhenti sebagai ruang monitoring, tetapi dikembangkan menjadi pusat data dan informasi strategis yang mampu mengintegrasikan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Kukuh, data mengenai kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, pendapatan asli daerah (PAD), investasi, pariwisata, harga pangan hingga pelayanan publik perlu dapat dibaca secara terpadu. Dengan demikian, pengambilan kebijakan daerah memiliki basis data yang akurat dan mutakhir.
“Data harus menjadi bahan bakar kebijakan, sedangkan APBD harus menjadi instrumen eksekusinya,” ujarnya.
Golkar juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan review terhadap RPJMD 2025-2029. Permintaan tersebut dikaitkan dengan perkembangan sejumlah indikator pembangunan yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi aktual daerah. Fraksi Golkar menilai dokumen perencanaan harus tetap relevan ketika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi pembangunan.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti rencana pakaian khas Bondowoso. Kebijakan tersebut diharapkan tidak sekadar menghasilkan desain pakaian daerah, tetapi juga mempertimbangkan aspek budaya, sejarah, estetika, ekonomi kreatif, serta keterlibatan pelaku UMKM dan perajin lokal.
Di bidang kesehatan, Golkar meminta pengadaan alat kesehatan dalam APBD 2027 dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan. Mulai dari jumlah dan karakteristik pasien, jenis penyakit dan kasus rujukan, kapasitas alat yang sudah tersedia, tingkat utilisasi hingga kesiapan ruangan dan tenaga kesehatan harus menjadi pertimbangan.
“Jangan sampai APBD membiayai alat yang secara administratif tersedia, tetapi utilisasinya rendah karena tidak didukung SDM, ruangan, pemeliharaan atau sistem pelayanan yang memadai,” kata Kukuh.
Program Bondowoso Menyala juga menjadi perhatian Fraksi Golkar. Selain jumlah titik penerangan jalan umum yang akan dibangun, pemerintah daerah diminta menghitung kebutuhan biaya listrik, pemeliharaan, penggantian komponen serta biaya operasional lainnya agar program tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Jangan hanya terang saat dibangun, tetapi harus terjamin saat dioperasikan,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga meminta berbagai program prioritas Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat memiliki desain implementasi yang jelas. Setiap program, kata Kukuh, perlu memiliki perangkat daerah penanggung jawab, lokasi, target penerima manfaat, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan serta dukungan anggaran.
Sektor pariwisata turut menjadi perhatian, khususnya pengembangan konsep Travel Pattern Seven Summit of Ijen Geopark. Golkar meminta konsep tersebut tidak berhenti pada kegiatan promosi atau event, tetapi mampu menghubungkan destinasi wisata dengan transportasi, kuliner, UMKM, homestay, produk lokal, ekonomi kreatif dan pemasaran digital.
Persoalan kekeringan yang berulang juga mendapat sorotan. Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih ketika bencana terjadi, tetapi mulai mengalokasikan anggaran untuk solusi jangka panjang, termasuk pengeboran sumber air di wilayah rawan kekeringan serta mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Problematika kekeringan harus diatasi secara permanen, bukan hanya dengan pola tanggap darurat setiap kali masyarakat kekurangan air,” kata Kukuh.
Di sisi lain, Fraksi Golkar turut meminta Bupati mengevaluasi keberadaan Direktur PDAM dalam momentum transisi menjadi Perumda. Evaluasi tersebut, menurut Golkar, berkaitan dengan stabilitas organisasi dan efektivitas kinerja perusahaan daerah, termasuk mempertimbangkan kondisi kesehatan direktur serta kemungkinan penunjukan pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, Fraksi Golkar menekankan agar APBD 2027 disusun dengan orientasi pada hasil dan keberlanjutan.
“Money follows program, program follows data, outcome oriented budgeting, dan sustainability,” tuturnya.
Prinsip tersebut dinilai penting agar setiap rupiah anggaran tidak hanya terdistribusi kepada perangkat daerah, tetapi menghasilkan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat Bondowoso. (Eko)
