JATIMPOS.CO//PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat Paripurna Bersama Wakil Bupati Pamekasan di ruang rapat DPRD Pamekasan, Jawa Timur.
Rapat Paripurna itu membahas tentang pendapat akhir Fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.
Sementara, pandangan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diantaranya, meminta Pemerintah Pamekasan untuk mengevaluasi sektor pelayanan kesehatan di masa Pandemi dan menfasilitasi petani tembakau di Kabupaten Pamekasan.
Menurut Fraksi PPP, Halili Yasin, di masa pandemi ini pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Bidan seolah-olah menjadi bayangan yang menakutkan bagi masyarakat. Hal itu terbukti dengan kejadian beberapa waktu lalu di wilayah Kecamatan Palengaan.
"Masyarakat mosi tidak percaya kepada pelayanan medis, karena tenaga medis mudah menvonis orang sakit dengan gejala Corona. Terbukti, kejadian beberapa hari yang lalu di Desa Palengaan Laok seorang bidang nyaris menjadi amukan masa," kata Halili Yasin dalam penyampaian pandangan fraksi PPP, Rabu (29/7/2020).
Mantan DPRD Kabupaten Pamekasan ini menyampaikan, masyarakat di Bumi Gerbang Salam rata-rata bercocok tanam tembakau. Mereka sangat berharap kebijakan pemerintah tentang harga tembakau tahun ini bisa
"Sektor pertanian seperti tembakau, seorang petani sudah bekerja keras untuk menanam tembakau. Sehingga, hal ini menjadi tugas berat Bupati Pamekasan dalam memfasilitasi dan memberikan kehidupan yang layak kepada petani tembakau," ucap Halili.
Politis Partai Berlambang Ka'bah mengatakan, dari beberapa persoalan tersebut yang telah disampaikan semoga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Supaya, bisa memberikan hidup nyaman bagi masyarakat. Karena masyarakat atau warga berhak memperoleh kehidupan yang nyaman dan tentram.
"Berbagai catatan, saran dan rekomendasi dari fraksi dapat memberikan manfaat bagi Bupati Pamekasan dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan," ungkapnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Fathorrahman berharap, dengan pandangan yang disampaikan oleh fraksi tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan.
"Kegiatan APBD yang kita laksanakan benar-benar memihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat," harap Alumni Aktivis HMI itu.
Terpisah, Wakil Bupati Pamekasan, Raje'e menyampaikan, segala masukan, kritik dan saran dari DPRD dalam pandangan fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam meningkatkan kerja dan kinerja.
"Semua ini patut kita hargai dan apresiasi. Karena kerja dan kinerja pemerintah benar-benar dimonitoring serta diawasi atau dievaluasi oleh DPRD. Ini bagian dari check and balance yang dilakukan oleh DPRD. Tentunya, kami akan melakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk menjawab dari apa yang telah disampaikan," tutupnya. (Adv/did)
