JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mengusulkan beberapa saran dan gagasan kepada Bupati Pamekasan perihal R-APBD tahun anggaran 2020.
Beberapa saran dan gagasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD perihal pandangan akhir Fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 di ruang sidang Gedung DPRD Pamekasan.
Sementara rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin yang didampingi Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman dan disaksikan secara langsung oleh Bupati Pamekasan beserta jajaran OPD Pamekasan.
Ketua F-PPP DPRD Kabupaten Pamekasan Halili Yasin menyampaikan beberapa catatan penting dari pendapat akhir fraksi terkait perubahan Raperda APBD tahun 2020 sebagai berikut:
1. Menyarankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan agar lebih jeli membuat program dengan mengedepankan asas etika, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Fraksi PPP menekankan kepada Pemerintah dalam perubahan R-APBD tahun 2020 untuk mendorong sektor pertanian, khususnya sub sektor peternakan tetap masuk dalam pembangunan saat ini di samping dapat meningkatkan ekonomi lokal bisa mengurangi angka kemiskinan akibat dampak covid-19.
3. Mengaktifkan penggunaan anggaran covid-19, guna untuk pemulihan ekonomi dengan catatan tidak hanya digunakan untuk penanganan saja melainkan untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya memberikan bantuan kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak covid-19 supaya angka kemiskinan tidak terus merangkak.
4. Menyarankan kepada OPD terkait untuk segera menggelar kegiatan, mengingat 3 bulan kedepan memasuki tutup tahun anggaran. Mendorong Bupati Pamekasan untuk segera menerbitkan surat perintah kerja. Hal ini murni untuk mendorong Pemerintah agar semua program yang di anggarkan dapat terealisasi dengan baik dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
5. Mendorong Bupati Pamekasan untuk segera mencairkan bantuan keuangan Desa, guna mempercepat pembangunan di Desa Desa dengan mengedepankan sebagai bagian dari skema untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan pedesaan ditengah pandemi covid-19.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman ke Pemerintah Pusat sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah dalam pembayaran tiap tahunnya.
7. Menyarankan Pemerintah melalui OPD terkait untuk membuat regulasi yang jelas tentang pengerjaan pemasangan lampu jalan dilingkungan pedesaan dengan tujuan tetap memberikan pelayanan yang smart, aman dan prima bagi masyarakat di Pamekasan.
Terpisah, Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam mengatakan, saran mengenai pencegahan Covid-19 dan ekonomi reborn di masa pandemi yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi itu akan menjadi catatan untuk bahan evaluasi pemerintah kedepan.
"Keseluruhan pendapat dari teman-teman fraksi sungguh luar biasa bagus, konstruktif dan kita akan melaksanakan seluruh yang disampaikan itu," tutupnya. (Adv/*)
