JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN – DPRD Kota Madiun resmi memiliki pimpinan definitif setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan secara khidmat di gedung DPRD setempat, Selasa (24/9/2019) malam.
Mereka yang dilantik dan diambil sumpahnya, yakni Andi Raya Bagus Miko Saputro resmi menjadi Ketua DPRD serta Istono dan Armaya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Madiun periode 2019-2024.
Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro mengatakan, banyak pekerjaan rumah legislatif ke depan. Terdekat, pihaknya bakal segera menyusun alat kelengkapan DPRD. Hal itu penting agar wakil rakyat segera bekerja secara maksimal.
" Tentu banyak amanah masyarakat yang menunggu. Namun, tentunya butuh sarana dan kelengkapan dalam unsur DPRD agar dapat menjalankan amanah secara optimal," ujar Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya usai Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Madiun tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi menuturkan hadirnya pimpinan definitif DPRD ini pastinya akan semakin membawa kesempurnaan jalannya pemerintahan. Ia pun berharap DPRD langsung tancap gas bersama Pemkot Madiun untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.
Menurutnya, Pemkot dan DPRD sejatinya memiliki visi sama. Yakni, mensejahterakan masyarakat. Visi tersebut sudah tertuang dalam RPJMD. Program di dalamnya wajib terselesaikan dengan tuntas dan baik. Ini tentu butuh peran semua. Tak terkecuali unsur DPRD.
" Program yang sudah disusun serta amanah masyarakat harus direalisasikan. Pemkot dan DPRD tentunya terus berkomitmen menyelesaikan itu. Dengan unsur pimpinan DPRD yang sudah definitif ini tentu koordinasi semakin baik," katanya.
Lebih lanjut dia katakana, hadirnya unsur pimpinan definitif menjadi penting lantaran sebagai penghubung komunikasi dengan kepala daerah. Artinya, komunikasi bisa berjalan baik. Ini penting lantaran urusan pemerintahan cukup banyak. Mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kerja. Komunikasi yang baik tentu akan semakin memudahkan penyelesaian masalah di masyarakat.
"Jalannya pemerintah tentu diwarnai dengan banyak dinamika. Ini bukan kendala. Namun, perbedaan wajib dimaknai sebagai anugerah. Yang terpenting apa yang menjadi amanah masyarakat dapat terselesaikan dengan baik," ungkapnya. (jum).
