JATIMPOS.CO//SURABAYA- Semua Fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur sepakat memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jatim terhadap LKPj akhir tahun 2021 sebagai rekomendasi DPRD.
“Semua saran dan harapan Fraksi juga rekomendasi pansus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi DPRD yang telah disampaikan kepada Gubernur untuk ditindak lanjuti sebagai perbaikan penyelenggaraaan pemerintahan kedepannya,” ujar H. Anwar Sadad, M.Ag, Wakil Ketua DPRD Jatim yang memimpin Rapat Paripurna, Kamis (28/4/2022) di Gedung DPRD Jatim.
“Kesimpulan ini menjadi dasar dan akan dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jatim,” lanjutnya. Kemudian guna memenuhi tertib administrasi, Sekertaris Dewan membacakan rancangan keputusan DPRD Jatim.
Hadir pada kesempatan itu, para Pimpinan DPRD Jatim beserta seluruh anggota, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil Elestianto Dardak, para Kepala OPD dan undangan.
Perbaikan Kinerja
Seluruh Fraksi meminta eksekutif memperbaiki kinerja, yang sampai saat ini belum membaik. Fraksi PDIP misalnya, meminta eksekutif melakukan persiapan dan antisipasi agar proses mudik lebaran menjadi peristiwa yang menyenangkan sekaligus pembangkitkan sektor perkekonomian UMKM.
“Meminta eksekutif menjadi lebih hati-hati dalam membentuk panitia seleksi kebijakan sehingga proses seleksi dapat berjalan secara komprehensif dengan mengembangkan seluruh aspek sebaik baiknya,” kata Hari Putri Lestari, SH, MH, juru bicara F-PDIP.
Juga, meminta eksekutif agar membangun komunikasi yang baik kepada seluruh jajaran ASN melalui beragam kanal agar peristiwa terkini dapat segera diantisipasi dan dicarikan jalan keluar yang terbaik.
Fraksi Partai Golkar , yang disampaikan Pranaya Yudha Mahardika mengharapkan pendapatan daerah PAD tahun anggaran 2021 berhasil melampaui target utamanya berasal dari sektor pajak.
“Sedangkan hasil dari BUMD belum signifikan, maka manajemen BUMD harus professional perlu dilakukan audit keuangan secara professional secara berkala sekaligus pengawasan kapasitas anak anak BUMD,” ujarnya.
Sedangkan Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Rohani Siswanto menilai secara umum kinerja Pemprov Jatim patut diapresiasi meskipun terdapat beberapa indicator yang belum atau tidak tercapai.
“Tingkat pengangguran terbuka , diperlukan pemetaan kebutuhan skill sektor industri dan sektor wirausaha yang menjanjikan, hal tersebut dirasa penting sebelum mengadakan palatihan peningaktan kapasitas agar pelatihan yang diberikan menjadi lebih efektif dan memiliki outcome yang secara signifikan dapat mengurangi pengangguran terbuka,” paparnya.
Gubernur Ucapkan Terimakasih
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja sama memberikan dukungan kepada Pemrov dalam menjalankan pemerintahan.
“Kami ingin menyapaikan bahwa dari 11 IKU, semuanya sudah tercapai tagetnya, capaian yang diraih ini tentu akan menjadi bagian dari proses kerja bersama kita semua, kerja kolaboratif, gotong royong antara Pemprov Jatim, DPRD Jatim, Pemerintah Kabupaten/Kota, jajaran Forkopimda, jajaran pengawalan secara terus menerus dari pimpinan dan anggota dewan dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kesadaran kewargaan seluruh masyarakat Jatim,” ujarnya
“Kami juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pansus pembahas LKPj dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara marathon melakukan pembahasan LKPj Gubernur Jatim Akhir Tahun 2021, sehingga menghasilkan rekomendasi yang sangat penting dan strategis bagi pemprov dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun dalam percepatan pembangunan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya. (iz)
