JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Setelah melewati proses pembahasan, Eksekutif bersama lembaga Legislatif Lamongan akhirnya menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 menjadi perubahan KUA-PPAS TA 2022.
Kesepakatan tersebut terlihat dalam rapat Paripurna Penandatanganan Persetujuan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, dan ditandai dengan melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Pimpinan DPRD Abdul Ghofur. Senin (08/08/2022).
Disampaikan juru bicara Banggar DPRD Lamongan Ahmad Burhanudin, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung strategi utama Pemkab Lamongan dalam meningkatkan pembangunan daerah.
“Banggar DPRD mendukung program prioritas pembangunan perubahan KUA PPAS 2022 diantaranya pembebasan lahan ring road utara, pembangunan RSUD di Kecamatan Brondong serta pengadaan mobil sehat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tentunya percepatan program JAMULA,” kata Ahmad Burhanudin.
Ketua Komisi C DPRD Lamongan itu mengatakan bahwasanya perubahan kebijakan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2022 akan dijadikan pedoman dalam menyusun RKA SKPD oleh OPD tahun anggaran 2022.
"Perubahan yang sudah disepakati akan dijadikan pedoman bagi para OPD dalam menyusun RKA SKPD tahun anggaran 2022," ungkap Burhanudin.
Mendapat persetujuan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun 2022, Pemkab Lamongan dibekali rekomendasi agar dapat diimplementasikan sesuai yang direncanakan.
"Pemkab Lamongan diharapkan lebih memperhatikan pelaksanaan peraturan daerah," tandasnya.
Mendengar hal tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Lamongan yang telah menyampaikan masukannya terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS 2022.
Dengan perubahan KUA-PPAS 2022 ini diharapkan sinergitas pembangunan di Lamongan semakin tinggi, sehingga mampu memacu mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sejahtera, beretika dan berdaya saing yang berkeadilan.
Bupati Lamongan biasa disapa Pak Yes menjelaskan untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Lamongan akan terus berupaya untuk memenuhi hak dasar masyarakat, melalui strategi utamanya yakni pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan diharapkan mampu memenuhi hak dasar masyarakat Lamongan lebih sejahtera.
“Pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, masih menjadi prioritas. Begitu pula bidang pelayanan kesehatan, prioritas di dalam P-APBD tahun 2022 dilandasi oleh kebutuhan untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dimana kondisi geografis Kabupaten Lamongan yang luas, memerlukan daya dukung yang memadai untuk menjangkau sebaran masyarakat di desa-desa. Oleh karena itu pemerintah daerah berinisiatif dan berinovasi memberikan penambahan unit mobil sehat dan RSUD Pantura di Brondong, yang mana pada perubahan APBD ini pada taraf penyusunan DED,” ucap Pak YES.
Selain upaya pembangunan prioritas tersebut, lanjut Pak Yes, Pemkab Lamongan juga melakukan sinergi dengan program-program lainnya antara lain pemberian BLT kepada buruh rokok dan petani tembakau, pelatihan dasar CPNS formasi tahun 2019 sebanyak 275 orang, persiapan Porprov TAHUN 2023, belanja pengadaan dan pemeliharaan PJU dan rambu lalu lintas hingga pendataan PBB.
Dalam kesempatan itu, Pak Yes juga menyampaikan postur pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp 3.034.301.099.589,79. Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3.352.067.171.343,80. Sehingga defisit yang terjadi sebesar Rp 317.766.071.754,01. Dengan penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 355.087.500.325,44 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 37.321.428.571,43. (bis).
