DEWAN

JATIMPOS.CO/JEMBER  -  Komisi C DPRD Kabupaten Jember melakukan sidak di Bandara Notohadinegoro jelas reaktivasi tanggal 17 Agustus mendatang. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pihak bandara untuk melayani calon penumpang.

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Nota Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 secara resmi telah disepakati.

JATIMPOS.CO/SURABAYA- DPRD Provinsi Jatim menggelar rapat paripurna dengan acara : "Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia” di Gedung DPRD Jatim, Jum’at (15/8/2025).

JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-529, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda istimewa di ruang Paripurna lantai 3 Gedung DPRD Ponorogo pada Senin (11/8/2025).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Lomba Fotografi Judes Indonesia yang digelar pada Senin (11/8/2025) di gedung DPRD Surabaya berhasil menarik perhatian seluruh lapisan di lingkungan dewan, mulai dari pimpinan hingga staf.

JATIMPOS.CO/JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah telah menuntaskan pembahasan awal postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif pada Juli 2025.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan atas rencana penggabungan dua regulasi lama—Perda No. 16/2012 dan Perda No. 2/2014—menjadi satu payung hukum Raperda Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jatim menekankan urgensi pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Jawa Timur.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Banyak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP/KKMP) di Jawa Timur belum beroperasi maksimal karena rendahnya kesiapan dasar di tingkat desa.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun ini akan mengusulkan pencabutan lima peraturan daerah (perda) yang dinilai sudah tidak relevan karena kewenangannya tidak lagi berada di pemerintah provinsi.