surabaya

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki babak penting. DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Surabaya atas pandangan umum seluruh fraksi, Senin (13/7/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) belanja pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur meminta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung program bantuan sosial, kesehatan, dan infrastruktur dasar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Meski realisasi anggaran mencapai 91,49 persen, Komisi E menilai pelaksanaannya belum sepenuhnya berdampak pada percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO-Komisi II DPRD Kota Mojokerto mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPerakim) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Senin (13/7/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti masih banyaknya anak penyandang disabilitas di Jawa Timur yang belum memperoleh hak pendidikan. Berdasarkan data DTSEN 2025, tercatat sebanyak 11.658 anak penyandang disabilitas usia 6–18 tahun tidak atau belum pernah bersekolah maupun putus sekolah.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menilai serapan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 masih rendah. Banggar mencatat realisasi belanja pada sektor tersebut baru mencapai 86,64 persen, sementara Belanja Modal Tanah terealisasi 83,77 persen dari target yang ditetapkan.

JATIMPOS.CO/TUBAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan ini ditegaskan dalam Berita Acara di Rapat Paripurna pada Rabu (8/7/2026) di Gedung DPRD Lantai II Ruang Rapat Paripurna.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menilai belum ada kebutuhan penambahan penyertaan modal baru kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebelum audit kinerja setiap BUMD dituntaskan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mendorong penguatan keterkaitan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci agar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.