JATIMPOS.CO/SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat menyinergikan percepatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui sosialisasi di Hotel Shangri-La dan Dyandra Convention Center, Kamis (16/10/2025).
“Saya menyambut baik sosialisasi sebagai momentum awal mempercepat penyaluran program,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Sosialisasi tersebut dihadiri langsung 3 menteri: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional mewujudkan tiga juta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Khofifah menegaskan pemenuhan hunian merupakan mandat konstitusi dan regulasi. Rujukannya UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) serta UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Rumah merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memenuhinya,” kata Khofifah.
Ia mendorong kolaborasi lintas sektor—kementerian, perbankan, pengembang, pelaku usaha, dan pemda—agar akses, kualitas hunian, dan perlindungan bagi MBR makin kuat.
“Jatim siap mendukung percepatan Program KUR Perumahan dan FLPP,” ujarnya.
Sebagai dukungan, Pemprov menyiapkan Sistem Informasi Data RTLH untuk memastikan penyaluran bantuan terintegrasi dan akurat, mulai pengajuan, verifikasi lapangan, hingga penetapan penerima.
“Hingga kini, sistem tersebut telah merekam 94.515 data, dengan tingkat validasi mencapai 96 persen,” tutur Khofifah.
Khofifah menambahkan, sektor perumahan memiliki multiplier effect ke konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, dan UMKM. Karena itu ia mengajak bupati/wali kota, perbankan, pengembang, kontraktor, akademisi, hingga media memperkuat kolaborasi agar penyaluran program terukur dan berdampak.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar menegaskan manfaat kebijakan pembiayaan hunian rakyat.
“Program KUR Perumahan dan FLPP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Maruarar Sirait.
Ia mendorong sinergi lintas sektor dan menargetkan Jatim menjadi salah satu provinsi dengan penyerapan rumah subsidi terbesar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemda aktif mendukung agenda prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tentang tiga juta rumah.
"Ini adalah program unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah," ujarnya.(red)
