JATIMPOS.CO//SURABAYA- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencicil pelantikan pejabat eselon 3 dan eselon 4 selama pandemi covid-19. Jika biasanya pelantikan eselon 3 dan eselon 4 dihelat serentak dan dilakukan di lapangan, karena covid-19, pelantikan pejabat Pemprov Jatim ini harus dilakukan bertahap sesi demi sesi di dalam Gedung Negara Grahadi.
Hal itu dilakukan demi tetap bisa melakukan pengisian jabatan yang masih kosong di lingkungan Pemprov Jatim dengan tetap mengikuti protokol kesehatan selama wabah virus corona.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada banyak agenda pemerintahan yang tetap harus berjalan dan membutuhkan sumber daya manusia yang terbaik. Sehingga pengisian jabatan yang kosong harus segera diisi agar setiap upaya program yang disusun Pemprov tetap bisa berjalan secara maksimal. Baik untuk percepatan penanganan covid-19 maupun untuk berjalannya program Pemprov Jatim yang lain.
“Kami sengaja mencicil pelantikannya, terutama dalam kondisi physical distancing dan menggunakan masker seperti ini. Lazimnya pelantikan eselon 3 dan 4 dilaksanakan di lapangan karena jumlahnya yang banyak. Nah selama covid-19 ini kami melakukan pelantikan secara beruntun dengan maksimal setiap sesi hanya 25 orang saja dan dilaksanakan di gedung negara Grahadi,” jelas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Minggu (12/4/2020).
Selama masa mencicil pelantikan ini, prosesi pelantikan dilakukan beruntun satu sesi hingga dua sesi setiap harinya. Dengan jumlah pejabat yang dilantik setiap sesinya maksimal sebanyak 25 orang saja.
Dan setiap orang juga tetap diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah wabah covid-19. Dimana seluruh pejabat yang hadir di pelantikan diharuskan mengenakan masker dan juga menjaga jarak masing-masing orang 2,5 meter.
“Semula rencana kami melakukan pelantikan pada awal bulan Maret lalu. Tapi karena ada dinamika covid-19, maka kami mulai mencicil pelantikannya sejak akhir bulan Maret kemarin. Ini harus kami lakukan agar posisi yang kosong segera terisi,” papar Gubernur Khofifah.
“Karena Pemprov Jatim harus mengejar pelaksanaan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi Jatim, kemudian juga persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sebagainya,” imbuh Gubernur Khofifah.
Mulai akhir Maret lalu Gubernur Khofifah tercatat sudah melakukan pencicilan pelantikan pejabat eselon tiga maupun empat di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai Dinas Sosial, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain itu pelantikan juga dihelat untuk pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan, Dinas Perkebunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas PU Bina Marga, Disperindag dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Saat ini sekitar sepuluh OPD lagi yang akan segera melaksanakan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 . Diharapkan sebelum bulan Ramadlan semua pengisian jabatan administrator dan pengawas diingkungan Pemprov Jatim telah tuntas .
“Demi melakukan maksimalisasi kinerja saat pandemi covid - 19 bahkan ada pelantikan di hari Sabtu atau Minggu khususnya untuk BPBD dan Dinas Sosial. Karena kita benar-benar harus mengatur waktu dan tempat yang tidak se leluasa saat tidak ada pandemi covid-19, sementara kita harus melakukan banyak hal khususnya terkait penanganan wabah covid-19 di Jawa Timur,” pungkas Gubernur Khofifah. (n)
