JATIMPOS.CO/SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Jatim, Senin (30/3/2026).
Khofifah menjelaskan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“LKPJ Gubernur untuk tahun anggaran 2025, aturannya maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini sifatnya unaudited,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada hari yang sama Pemprov Jatim juga menjadwalkan penyampaian laporan keuangan kepada BPK Jawa Timur.
“Siang ini kita juga akan menyampaikan laporan keuangan ke BPK Jawa Timur. Setelah itu akan ada entry meeting, dan tanggal 2 April seluruh gubernur dan ketua DPRD akan mengikuti entry meeting di BPK pusat,” katanya.
Khofifah menegaskan, data yang disampaikan dalam LKPJ bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah dirilis Kementerian Dalam Negeri.
“Angka-angka yang saya sampaikan ini sifatnya unaudited, tapi sudah dari proses LRA yang dirilis Kemendagri,” jelasnya.
Dalam paparannya, Khofifah juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, terutama dalam menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan dengan pemerataan yang lebih baik penting, baik dari sisi kesejahteraan maupun keadilan akses layanan publik,” ujarnya.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Khofifah menyebut capaian SAKIP Jawa Timur berada di posisi tertinggi secara nasional. Selain itu, dua rumah sakit milik Pemprov Jatim, RS Soedono dan RS Haji, meraih predikat WBBM, serta 10 instansi mendapatkan predikat WBK.
“Tata kelola pemerintahan harus makin akuntabel dan transparan, serta menjadi bagian dari komitmen good governance,” tegasnya.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemprov Jatim mencatat percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Koperasi Mandiri Pedesaan (KDKMP) sebanyak 8.494 unit. Selain itu, program Sekolah Rakyat (SR) juga berkembang dengan total 26 unit yang disiapkan melalui peran aktif pemerintah daerah.
Pada sektor ketahanan pangan, Khofifah menyebut Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional dengan luas tambah tanam (LTT) mencapai 1,8 juta hektare serta produksi padi, jagung, dan protein hewani tertinggi di Indonesia.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi ancaman cuaca ekstrem. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BNPB, BMKG, dan Basarnas, musim kemarau diprediksi mulai awal April dan mencapai puncak pada Agustus.
“Memang ada prediksi El Nino yang berpengaruh pada ketersediaan air dan irigasi. Ini menjadi perhatian Pemprov Jawa Timur,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, capaian Jawa Timur sebagai lumbung pangan harus terus dijaga di tengah tantangan perubahan iklim.
“Apa yang sudah kita dedikasikan sebagai lumbung pangan nasional harus tetap kita jaga,” pungkasnya. (zen)
