JATIMPOS.CO//SURABAYA- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa proses pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) untuk pengungsi korban erupsi Semeru bisa dimulai secepatnya. Ia optimis, apabila cuaca tetap cerah malam nanti, maka proses pembersihan lahan (land clearing) akan bisa segera dimulai.
"Kalau hari ini cuaca bagus, seluruh alat berat bisa bekerja karena titik koordinatnya sudah ada, baik di Candipuro maupun Pronojiwo. Setelah land clearing selesai maka bisa segera ditindaklanjuti, membangun huntara dulu baru huntap," ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan hal itu saat mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam Video Conference guna mengupdate penanganan dan situasi pasca Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru Lumajang di VIP Room Bandara Internasional Juanda Kamis (16/12).
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan mengunjungi dua titik terdampak Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru di Posko Pengungsian Terpadu Penanggal dan Kampung Renteng di Kec. Candipuro Kamis (16/12) siang
Namun pada pukul 09.30 WIB Gunung Semeru kembali mengeluarkan APG . Berdasarkan informasi, Pos Pantau Gunung Sawur jarak luncur diperkirakan turun hingga jarak 3,8 km dari gunung kabut ke arah Besuk Kobokan.
Gubernur Khofifah memastikan bahwa hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) segera dibangun di area Perhutani seluas 90,98 ha.
"Allhamdulillah, bahwa surat keputusan (SK) dari menteri KLHK sudah diterbitkan kemarin malam (15/12). Dalam SK tersebut, telah disiapkan lahan 90,98 hektar di dua titik di Candipuro dan Pronojiwo," ungkapnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu, menyatakan bahwa para pengungsi Awan Panas dan Guguran (APG) Gunung Semeru untuk relokasi kampung terdampak dan hunian sementara akan segera dibangun.
"Selalu yang para pengungsi dampak APG sampaikan adalah kepastian hunian mereka. Untuk di Candipuro dan Pronojiwo, pembangunan format huntap sudah bisa dilakukan, land clearing bisa segera dilakukan selesai turunnya SK dari menteri KLHK," urainya.
"Karena alat-alat berat sudah ada disana, milik PUPR, Kodam, Polda, bahkan Pemprov, agar bisa segera dibangun Huntara yang nantinya menjadi satu kesatuan dengan Huntap," katanya.
Mantan menteri sosial ini berharap, agar kepastian adanya hunian ini dapat memberikan ketenangan bagi para pengungsi, dan memberikan kembali semangat untuk dapat segera pulih sosial ekonominya.
"Semoga ini bisa memberikan ketenangan bagi pengungsi karena mereka punya kejelasan soal dimana hunian tetap akan dibangun untuk mereka. Untuk saudara-saudara yang tengah mengungsi agar tetap tenang dan jangan panik. Huntara Insya Allah segera dibangun setelah itu huntapnya," tutupnya.
Wapres Perintahkan Segara
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin seusai mendengarkan laporan dari Kepala BNPB, Gubernur dan Bupati terkait kondisi terkini di Lumajang langsung memerintahkan jajaran Kementrian PUPR menindaklanjuti penanganan para pengungsi utamanya Huntara dan Huntap.
Bedasarkan informasi yang bersifat sementara terkait hunian akan terus dibahas dan dirancang, baik secara hunian sementara ataupun relokasi serta hunian tetap. Tujuannya, untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat terhadap masa depan tempat tinggal pasca APG.
"Kementrian PUPR telah selesai membuat pendataan dan titik lokasi yang akan dibuatkan untuk masyarakat terkait tempat tinggal sudah selesai. Keputusan juga sudah ditetapkan dan rencana pembangunan akan segera dilaksanakan oleh Kementrian PUPR terkait jalan, jembatan hingga rumah hunian sementara," ungkapnya.
Wapres RI meminta masyarakat untuk tidak panik dan tetap berada dalam zona aman. Karena Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat akan berkomitmen penuh memberikan penanganan serta memberikan solusi bagi masyarakat terdampak. Utamanaya dalam hal relokasi rumah dan penyediaan insfrastruktur.
"Kami berkomitmen untuk menuntaskan dan menangani masalah yang dihadapi masyarakat dampak APG Semeru," kata Wapres RI Ma'ruf Amin.
"Kami bersama KLHK dan PUPR disini hadir untuk memberikan penjelasan kaitannya penentuan lokasi yang sudah selesai. Surat Keputusannya sudah ditetapkan dan rencana pembangunannya akan segera dilaksanakan oleh PUPR," imbuhnya.
Pemerintah Pusat melalui Menteri KLHK telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang berisi persetujuan penggunana lahan milik Perhutani seluas 90,98 ha sesuai SK Nomor 1256/MENLHK/ SETJEN/ PLA:/12/2021.
Lebih lanjut, Wapres RI juga memastikan seluruh perbaikan insfrastruktur dan fasilitas umum tertangani dengan baik.
"Melalui kementerian PUPR kami akan pastikan perbaikan insfrastruktur dan fasilitas umum bisa dilakukan percepatan. Juga dengan pendirian Huntara. Karena saat ini lahannya sudah siap," kata Ma'ruf Amin
"Insya Allah tempat tinggal akan dibangun, jalan juga akan dibangun. Kami harap warga tetap sabar dan menunggu. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan persoalan ini," yakinnya
Wapres RI juga mengapresiasi penyiapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) guna relokasi masyarakat terdampak APG Semeru yang telah diinisiasi oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
"Saya apresiasi ide dari Pak Bupati yang akan mewujudkan konsep Desa Terpadu dalam Relokasi hunian warga terdampak. Kami mohon koordinasi tetap lancar agar kita semua terintegrasi," ucapnya.
Sementara itu, hingga Kamis (16/12) tercatat 48 orang dinyatakan meninggal dunia akibat Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu (4/12) pukul 15.20 WIB lalu. Selain itu tercatat pula 18 orang mengalami Luka Berat dan 17 orang lainnya Luka Ringan.
Erupsi sore itu mengeluarkan awan panas di wilayah Lumajang dan sekitarnya itu mengakibatkan kerusakan baik parah maupun ringan di 21 Kecamatan di Lumajang. Tercatat 10.565 orang warga mengungsi akibat muntahan lahar dingin dari kawah gunung tertinggi di Pulau Jawa itu.
Ribuan pengungsi tersebar di 151 titik pengungsian yang tersebar baik di Kab. Lumajang maupun Kab. Malang. 19 titik diantaranya terpusat, sedangkan 132 lainnya tersebar secara mandiri oleh masyarakat.
Dua Lokasi Relokasi
Terkait kesiapan lahan relokasi, pemerintah pusat bersama lembaga terkait telah menyiapkan lahan dengan total luasan 90,98 Ha yang terbagi di dua wilayah yaitu Desa Sumberwujur, Kec. Candipuro dan di Desa Oro Oro Ombo Kec. Pronojiwo .
Penentuan dua lokasi tersebut sepenuhnya berdasarkan Hasil Rapat antara Pemkab Lumajang dengan Badan Geologi ESDM pada Rabu (15/12) lalu. Dinyatakan bahwa kondisi geografis kedua lokasi masuk zona aman, karena rendah terhadap potensi gempa.
Atas persetujuan tersebut, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep Huntara dan Huntap yang nyaman dan memberikan ruang untuk melakukan aktivitas ekonomi.
"Insyaallah lokasi huntara yang akan dibangun nantinya juga akan jadi lokasi hunian tetap (huntap) yang sedang kami siapkan juga," kata Bupati Thoriqul.
Tak hanya itu, dirinya juga memastikan dalam upaya relokasi tersebut tetap memberikan ruang aktivitas ekonomi warga. Salah satunya dengan menyiapkan lahan komersil.
"Itu bisa dimanfaatkan menjadi kandang terpadu. Kami berharap ini bisa dimanfaatkan menjadi kandang sapi perah, seperti di kawasan Senduro," katanya
Hingga saat ini, Thoriqul juga menyampaikan bahwa dirinya perlu mendengar lebih jauh kemauan warga terdampak. Karena, menurutnya apa yang dipersiapkan harus sesuai dengan harapan masyarakat.
"Jadi kalau ada yang minta dijadikan tetap satu RT/RW dengan tempat tinggal yang lama kami akan usahakan bisa," pungkasnya. (*)
