JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menerima piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) atas hasil capaian standar tertinggi yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, dan didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, kepada Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/10/2019).
Sementara Bupati Madiun didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Sekda dan Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi atas capaian opini terbaik atas laporan keuangan yaitu WTP oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jatim. Karena, dari 39 LKPD tahun 2018 ada 36 yang mendapatkan predikat WTP, yaitu 1 untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 27 Kabupaten dan 8 Kota se-Jawa Timur. Sementara 3 Kabupaten/Kota masih WDP.
Menurutnya, WTP ini merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, opini WTP ini juga merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“ Capaian opini terbaik tidak semata-mata disajikan oleh laporan keuangan tapi juga ditopang efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap Undang-Undang. Dan dalam Penyelesaian LKPD, yang paling utama adalah diperlukan komitmen kepala daerah yang nantinya pasti akan diikuti oleh bawahannya,” ucapnya.
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami usai menerima piagam penghargaan opini WTP tersebut mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat yang telah mempercayai Kabupaten Madiun untuk menerima penghargaan WTP atas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, penghargaan ini adalah wujud dari kebersamaan dan bukan tujuan akhir. Akan tetapi cerminan pengelolaan keuangan yang transparan. Tujuannya pengelolaan keuangan tersebut nantinya harus tepat sasaran ada efek untuk kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sehingga akhirnya akan menciptakan sebuah iklim usaha, ekonomi dan lain-lainnya.
“ Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran eksekutif dan legislatif serta seluruh pengelola keuangan di daerah Kabupaten Madiun atas kebersamaannya. WTP ini standart yang harus tercapai dan kedepan Kabupaten Madiun harus wajib mencapai WTP lagi, “ tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Puji Satriyo, mengungkapkan, sesuai arahan dari Bupati Madiun, BPKAD selaku fungsi pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan tetap menyelenggarakan pembinaan secara lebih efisien dan efektif sehingga sasaran dari pengelolaan keuangan dapat tercapai.
" Diharapkan, yang dihasilkan kali ini bisa dipertahankan. Untuk itu semua pihak harus bersama-sama bahu-membahu menyelesaikan tugas dengan baik," kata dia. (hms/jum).
