JATIMPOS.CO/SIDOARJO - Seleksi posisi Jabatan Direksi PDAM Delta Tirta di Kabupaten Sidoarjo saat ini ramai menjadi perbincangan. Pasalnya hal tersebut banyak yang menghubungkan dengan suksesnya dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020 saat itu.
Hal tersebut membuat Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) RI Sidoarjo, Abdullah angkat bicara. " Kami mengharapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, jangan terlalu gegabah mengambil sikap dalam seleksi pengisian Direksi PDAM Delta Tirta", ujar Abdullah kepada jatimpos.co. Kamis (6/5/2021).
"Ibaratkan seperti 'kue sisa Pilkada'. Dimana tim sukses pasangan Muhdlor-Subandi saat ini banyak andil dalam tahapan perusahaan pelat merah tersebut", ungkapnya.
Lebih jauh dikatakan Abdullah, apakah memang ini nantinya sebagai hadiah ataukah lainnya, sehingga seleksi jabatan di PDAM tersebut dijadikan Kontestasi tersendiri.
Menurutnya, sesuai amanat Undang-undang 1945 pasal 33 ayat 3 yakni dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemakmuran rakyat, dan jangan sampai untuk kemakmuran kepentingan.
“Tapi jangankan ngomong soal makmur, soal penyediaan air yang layak minum dengan harga yang pantas dan debit yang lancar saja mungkin belum tentu bisa kalau pemilihan pimpinan PDAM Delta Tirta hanya didasarkan pada pertimbangan politik,” tutur Dullah, akrab dipanggil.
Sementara faktor profesionalisme seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam hal ini. Apalagi sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang harus diperbaiki dalam hal kualitas air dan pelayanan PDAM Delta Tirta pada warga Sidoarjo.
Selain itu, penempatan personel di posisi Direktur Utama, Direktur Operasional. Kemudian Direktur Pelayanan dan Direktur Administrasi Keuangan PDAM Delta Tirta justru punya dampak politik terhadap Bupati dan Wabup Sidoarjo.
Ia menjelaskan, jika nantinya PDAM gagal memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dikarenakan salah pilih Direksi, maka tingkat kepercayaan publik terhadap Muhdlor-Subandi bakal jatuh saat mereka bertarung di ajang Pilkada periode selanjutnya.
Dari sisi pejabat yang terpilih juga tidak sepenuhnya menguntungkan, karena minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola perusahaan daerah bisa jadi justru menjebak mereka pada perkara hukum seperti yang dialami dua pimpinan PDAM sebelumnya. “Tapi yang paling dirugikan dalam hal ini tetap masyarakat,” cetusnya.
Mumpung proses rekruitmen ini masih berjalan, Dullah, aktivis di berbagai lembaga sosial kemasyarakatan dan politik itu meminta Bupati Sidoarjo sebagai pemegang otoritas untuk lebih cerdas dan bijak dalam membuat keputusan terkait Direksi PDAM.
“Silahkan bagi-bagi kue sisa Pilkada, karena hal itu memang tidak bisa dihindarkan dalam politik Indonesia. Akan tetapi setidaknya carilah skema hadiah yang lain atau jabatan-jabatan yang tidak bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (zal)
