JATIMPOS.CO/TUBAN – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Tuban mengecam keras cara pengamanan Polres Tuban saat aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari PC PMII Tuban menyoroti kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Rabu pekan ini. Sejumlah pengurus dan anggota IKA PMII Tuban akhirnya mendatangi Polres Tuban, Kamis (17/8) siang.
Kedatangan para pengurus IKA PMII Tuban dan mahasiswa PC PMII Tuban dalam rangka meminta pertanggungjawaban dari Polres Tuban atas dugaan kesalahan prosedur dari aparat keamanan yang bertugas ketika aksi demontrasi dilakukan.
"Yang pasti kami meminta agar Kapolres Tuban sesegera mungkin melakukan tindakan tegas atas kejadian yang menimpa adik-adik kami ketika melakukan aksi demonstrasi," jelas Ketua PC IKA PMII Tuban, Khoirul Huda.
IKA PMII Tuban memastikan ada pelanggaran prosedur dalam pengamanan unjuk rasa yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Dimana saat pengamanan aksi demonstrasi PC PMII Tuban diwarnai aksi tindak kekerasan dan dugaan pelecehan seksual yang menimpa salah satu kader perempuan yang melakukan aksi demonstrasi.
Saat ini, IKA PMII Tuban sudah membentuk tim pencari fakta yang bertugas memperdalam insiden ini. Dari bukti sementara yang didapat, beberapa oknum petugas kepolisian terbukti melakukan pelanggaran prosedur keamanan unjuk rasa dengan melakukan tindakan kekerasan seperti menyeret, memukul, membanting, dan ada dugaan pelecehan seksual.
"Semestinya yang melakukan penanganan kepada perempuan saat melakukan aksi unjuk rasa adalah Polwan bukan petugas laki-laki. Inilah yang menjadi salah satu kemarahan kami," jelas Huda.
Selain membentuk tim pencari fakta, IKA PMII Tuban juga sudah menyiapkan kuasa hukum yang akan menangani dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu dia berharap agar Kapolres Tuban benar-benar melakukan tindakan tegas dan terbuka kepada anak buahnya yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain upaya internal yang dilakukan IKA PMII Tuban, organisasi ini juga mulai mendapatkan dukungan dari pengurus IKA PMII dan PC PMII dari seluruh Indonesia. Mereka berharap preseden buruk ini tidak terjadi lagi dan menjadi momok menakutkan bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya.
Saat mendatangi Polres Tuban, PC IKA PMII Tuban tidak bisa bertemu langsung dengan Kapolres Tuban, AKBP Suryono, yang disebut sedang ada agenda rangkaian peringatan hari kemerdekaan.
Para mantan aktivis mahasiswa yang sekarang bekerja lintas profesi ini ditemui di Gedung Serbaguna Polres Tuban oleh Wakapolres Tuban, Kompol Palma Fitria Pahlevi didampingi Kabag Ops, Kompol Sugimat, dan Kasat Intel Polres Tuban, IPTU Fahru Rozikin.
Kepada IKA PMII Tuban, Wakapolres Tuban menyebut akan melakukan pemeriksaan dan melaporkan hal ini kepada Kapolres Tuban. Selanjutnya dia menyebut akan memberitahukan hasilnya kepada keluarga besar PMII Tuban meski belum berani memastikan kapan hal ini akan dilakukan.
Massa kemudian kembali dari Polres Tuban setelah memastikan akan terus melakukan pengawalan kasus ini. Apabila dalam waktu dekat dinilai tidak ada pertanggungjawaban dari Polres Tuban, akan dilakukan berbagai upaya termasuk aksi solidaritas dan upaya hukum.
Sebagaimana diketahui, pada Rabu pekan ini organisasi mahasiswa dari PMII berdemonstrasi. PMII memberikan rapot buruk terhadap kinerja bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki. Massa demo melakukan aksinya di halaman Pemkab Tuban dilanjutkan ke Kantor DPRD Tuban.
Selanjutnya pada saat mahasiswa menyampaikan aspirasinya di halaman kantor dewan, oknum kepolisian melakukan tindakan represif kepada sejumlah mahasiswa. Sontak tindakan yang tidak mencerminkan prosedur pengamanan ini dikecam. (min)
