JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin bertindak sebagai Pjs. Ketua Umum APKASI berharap program prioritas Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mengungkit kesejahteraan ekonomi di daerah. Ini disampaikan pemimpin muda itu saat mengikuti rapat sosialisasi percepatan program MBG bersana Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (30/4/2025).
Tersambung secara daring di Gedung Smart Center Kabupaten Trenggalek, kepala daerah yang menjabat Pjs. Ketua Umum APKASI itu mengusulkan beberapa usulan terkait dengan pelaksanaan di daerah. Pihaknya berharap distribusi MBG melalui SPBG (Satuan Pelayanan Bergizi) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang berfungsi sebagai tempat atau dapur umum yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat, tidak saklek untuk semua daerah.
Karena semua daerah kondisinya tidak sama seperti halnya Trenggalek atau daerah-daerah kepulauan. Menurut Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin, bila menggunakan SPPG berkapasitas 3.000 porsi sehari tentunya membutuhkan modal yang cukup besar. Selain itu berpotensi dimonopoli pihak tertentu saja yang mampu, padahal kepala daerah ingin keberadaan MBG bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi di daerah, seperti halnya Trenggalek.
"Saya ingin program MBG ini bisa betul-betul mengungkit kesejahteraan di daerah. Bagi kabupaten-kabupaten yang tidak seatraktif dengan daerah lain secara ekonomi, tentu mencari mitra itu sangat susah sekali. Maka saya berharap MBG bisa diberikan penugasan kepada TNI," ucap Mas Ipin dalam kegiatan ini.
Dia mengusulkan kepada kepala BGN, hasil efisiensi di Kabupaten Trenggalek melalui refokusing anggaran tidak hanya digunakan rehab kelas, melainkan mengorbankan satu kelas untuk roumble belajar sebagai dapur. Sedangkan pembangunannya dibiayai dari APBD.
Nantinya, lanjut Mas Ipin, ada kantin-kantin bergizi. Untuk badan hukum, yayasannya adalah komite sekolah yang cenderung akan lebih amanah dalam pengelolaannya.Hasil uji coba di beberapa sekolah, dari segi kualitas makanan lebih baik. Menghemat transportasi, memutus rantai transportasi sehingga nakanan diterima siswa masih dalam kondisi hangat.
"Saya mengusulkan satu hal, tentu BGS punya standart dan prosedur. Tetapi saya usul SOPnya jangan dikunci mati, karena ini masih menjadi proses pembelajaran pemerintah untuk mendapatkan skema yang cocok," tegasnya.
Bupati ini juga mengusulkan bila ingin pembiayaannya cepat Trenggalek punya kartu kredit pemerintah. Jadi tidak perlu vendor menagih dulu, pemerintah membayar melalui kartu kredit pemerintah. Kemudian bila APBN atau APBD bila ditugaskan MBG itu cair, tinggal dibayarkan kepada kartu kredit pemerintah itu. (ard)
