JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN — Upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa kembali dilakukan Pemerintah Kecamatan Dagangan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas bidang pemerintahan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan dilaksanakan di kawasan wisata Lembah Wilis, Selasa (9/12/2025).
Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun tersebut dihadiri Camat Dagangan, Djoko Susilo, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Dagangan, Alfan Syuhada beserta staf dan diikuti para kepala desa serta ketua BPD se-Kecamatan Dagangan.
Camat Dagangan, Djoko Susilo, menyatakan Bimtek ini menjadi ruang penting untuk menyegarkan kembali pemahaman aparatur desa mengenai perannya masing-masing. Ia menegaskan bahwa hubungan antara kepala desa dan BPD harus berjalan selaras dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
“Pemerintah desa dan BPD itu mitra. Keduanya memikul tugas bersama untuk menyejahterakan masyarakat. Kepala desa memimpin pemerintahan, sementara BPD menjalankan fungsi pengawasan. Kalau keduanya tidak sinkron, yang rugi adalah masyarakat,” ujar Djoko Susilo.
Ia menambahkan bahwa niat untuk mengabdi harus menjadi pondasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. “BPD diniati untuk ibadah, demi kesejahteraan masyarakat. Kepala desa juga harus berniat memerintah dengan baik. Pemerintah desa pada prinsipnya menjalankan program-program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten,” ucapnya.
Dalam sambutannya, Djoko juga menekankan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa perlu dilakukan berkelanjutan agar pelayanan publik semakin efektif dan responsif. “Setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat,” kata dia.
Dalam bimtek tersebut juga dipaparkan sejumlah regulasi terbaru mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Termasuk pentingnya penyesuaian administrasi dan perencanaan desa agar sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Djoko, peningkatan kapasitas aparatur desa tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga etika pemerintahan, transparansi, serta dorongan untuk memperkuat partisipasi masyarakat. “Desa harus menjadi ruang demokrasi yang sehat. Pemerintah desa dan BPD perlu bekerja bersama untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif,” ujarnya.
Selain penyampaian materi, Bimtek juga diisi sesi diskusi yang membuka ruang tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para kepala desa dan ketua BPD terlihat antusias membahas isu-isu aktual, seperti optimalisasi pelayanan publik, penataan administrasi, serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa.
Pemerintah Kecamatan Dagangan berharap hasil Bimtek ini dapat diterapkan di masing-masing desa. Peningkatan tata kelola, transparansi anggaran, dan mutu pelayanan publik diharapkan semakin terlihat. Ke depan, pemerintah kecamatan berkomitmen melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur desa. (jum).
