JATIMPOS.CO/TUBAN – Infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan menjadi program kerja jangka dekat bupati terpilih setelah nanti dilantik. Tak terkecuali merombak pejabat dinas yang idealnya diiisi oleh tenaga profesional di bidangnya. Pernyataan ini disampaikan Lindra usai rapat Pleno Penetapan KPU beberapa hari kemarin.
“Kami segera mensinkronkan program-program pasangan nomor urut dua,” ucapnya kepada wartawan.
Skala prioritas, kata dia, adalah masalah infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemic. Khususnya perbaikan jalan menurutnya harus segera tertangani, sehingga dalam lima bulan ke depan akan intens komunikasi dengan dinas dan parpol lain.
Soal ekonomi dan angka kemiskinan di tengah kondisi saat ini akan menggerakkan dan membangkitkan wirausaha baru dan membuka lapangan kerja.
Selain itu, menanggapi banyaknya jabatan kosong dinas dan adanya pejabat yang tidak selaras dengan bidangnya, maka akan dicari sumber daya manusia yang professional. Untuk itu ke depan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Lindra-Riyadi tidak akan membentuk tim khusus. Dia bersama wakilnya akan turun sendiri. Prinsipnya pejabat yang mengisi jabatan kursi kosong tersebut idealnya harus professional sesuai bidang terkait, sehingga bisa lebih cepat menerjemahkan visi misi Bupati dan wakil bupati terpilih.
“Pasti yang akan turun tangan langsung adalah Bupati dan wakil bupatinya (Lindra-Riyadi) langsung. Tidak ada tim-tim lain,” ungkapnya.
Mengenai komunikasi dengan partai politik lain, dia mengatakan sudah ada sebagian partai yang masuk menjalin komunikasi dengan dapur partai Golkar. Lindra tidak menyebutkan partai mana yang akan bergabung dengannya.
Terpisah Ketua DPRD Tuban Miyadi saat dikonfirmasi enggan memberikan tanggapan atau mengomentari statement Bupati Tuban terpilih Lindra.
“Punten (maaf) belum waktunya untuk berkomentar, dikarenakan beliau belum menjabat,” tulis Miyadi dalam pesan singkat.
Diketahui saat kampanye Lindra-Riyadi memiliki visi misi melanjutkan 'Bangun Deso Noto Kuto'. Didalamnya membangun dan mewujudkan infrastuktur desa dan utilitas kota yang terpadu. Meningkatkan pengelolaan nilai tambah sektor pertanian. Mewujudkan sumberdaya berkualitas dan berdaya saing dan terlatih serta memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan dan akuntabel. (min)
