JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) secara resmi mengukuhkan mengukuhkan 445 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi Tahun Anggaran 2023.
Pengukuhan sekaligus pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan, Masrukin itu berlangsung di Pendopo Mandhapa Agung Ronggosukowati, Rabu (27/3/2024) sore.
Pantauan di lokasi, tampak hadir Pj Sekdakab Pamekasan Ach. Faisol, Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rachman Kepala Disdikbud Pamekasan Akhmad Zaini dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Pj Bupati Pamekasan, Masrukin menuturkan, 445 PPPK itu dilantik dan diambil sumpah untuk mengisi kekosongan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Hal itu diharapkan dapat mempercepat kinerja dalam pembangunan yang ada di Pamekasan.
“Pertama kita mendapat tenaga baru ya untuk mengisi kekosongan ASN yang sudah lama tidak ada rekrutmen. Akhirnya pegawai PPPK ini menambah kekuatan kami di beberapa formasi,” ucapnya.
Mantan Sekda Pamekasan itu menjelaskan, kekosongan itu mencakupi formasi guru, tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga teknis. Dari 445 PPPK sudah merupakan dari proses seleksi tahun sebelumnya dan sudah dinyatakan lolos.
“Jadi ini luar biasa, ada 445 PPPK kami yang sudah lolos seleksi, ini akan akselerasi di pelayanan publik di masing-masing bidang,” paparnya.
Lebih lanjut, Mantan Sekwan Pamekasan ini menuturkan, bahwa untuk tahun 2024 Pemkab Pamekasan sudah merencanakan rekrutmen PPPK kembali pada sejumlah formasi. Hanya saja, masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Formasi sudah ada, Kebutuhan formasi ketemu kita rekrut berapa persen nanti menunggu petunjuk pusat, ada formasi sebetulnya sudah kita rencanakan, nanti teknisnya bisa cari info di BKPSDM,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian, dan platform kebutuhan PPPK sudah di berikan.
“Cuma persoalannya kita mau mengambil berapa karena pendanaanya diserahkan APBD, jangan sampai rekrutmen kita tidak mampu bayar nanti kan gitu,” pungkasnya. (did).
