JATIMPOS.CO/PROBOLINGGO – Forest and Other’s Land use (FOLU) merupakan program nasional sektor kehutanan dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengendalikan perubahan iklim. Terkait hal ini, Pemerintah Kota Probolinggo ikuti agenda Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Jawa Timur, Rabu (15/5) pagi secara daring di Ruang Command Center.
Tampak hadir mengikuti giat tersebut Penjabat Wali Kota Probolinggo Nurkholis didampingi sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Dikatakan oleh Nurkholis, pemkot telah memiliki kebijakan khusus dalam bentuk Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK).
“Selain menuangkan dalam kebijakan-kebijakan, Kota Probolinggo juga berupaya secara nyata untuk merawat Hutan Kota, Ruang Terbuka Hijau, dan taman-taman yang ada di Kota Probolinggo. Yang paling penting yaitu bersinergi dengan stakeholder terkait ya untuk menjaga lingkungan, karena kita tidak bisa bekerja sendirian harus didukung kesadaran dari masyarakat juga,” ungkap Nurkholis.
Nurkholis menambahkan program FOLU Net Sink 2030 merupakan kebijakan yang paling berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena sektor kehutanan memiliki potensi paling tinggi dalam menyerap karbon. Pada tahun 2022, pemkot juga telah membuat pengkajian ulang target Penurunan Gas Rumah Kaca serta aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun 2020-2030.
Acara yang dibuka oleh Pj Gubernur Jatim itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selaku Ketua Harian II Tim Kerja FOLU Sink 2030, dan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi Haruni Krisnawati
Dijelaskan oleh Haruni bahwa acara ini digelar untuk menyampaikan kebijakan, strategi, dan rencana untuk implementasi dan rencana aksi mitigasi yang mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030,
“Sosialisasi ini juga nantinya akan dilanjutkan untuk menargetkan target-target rencana operasional di daerah,” jelas Haruni.
Sementara itu, Retno Wandansari, Kepala DLH Kota Probolinggo menjelaskan bahwa untuk urusan lingkungan, DLH tidak dapat bekerja sendiri. Maka dari itu, Retno dan seluruh timnya juga melakukan aksi hingga lapisan masyarakat setingkat RT/RW bahkan sosialisasi di tingkat sekolah. (sf)
